BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Perketat Pengawasan Lapas

Masih lempengnya ponsel masuk lapas dan dimiliki warga binaan, juga terbukti ada saat Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham merazia

Perketat Pengawasan Lapas
BPost Cetak
Tajuk Bpost 

KEMBALI petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalsel menangkap tiga tersangka pengedar narkoba jenis sabu. Barang bukti yang berhasil diamankan jumlahnya tidak sedikit, yakni total sekitar 1,1 kilogram sabu yang nilainya mencapai Rp 2 miliar lebih.

Mengejutkan lagi, sebagaimana diberitakan BPost, Jumat (6/10/2017) pe­ngendali atau otak peredaran narkoba ini diduga adalah seorang narapidana Lapas Kelas II A Teluk Dalam, Banjarmasin yakni Cuan (40).

Jika berada di balik teralis besi saja masih bisa mengendalikan, lalu macam apa pengawasan dilakukan para petugas lembaga pemasyarakatan (lapas) terhadap warga binaannya?

Sebab, pengendalian peredaran narkoba ini tentu tak lepas dari alat komunikasi di antaranya ponsel. Sementara, diketahui bersama, ponsel termasuk barang ‘diharamkan’ bagi penghuni lapas.

Masih lempengnya ponsel masuk lapas dan dimiliki warga binaan, juga terbukti ada saat Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham merazia lapas di Jalan Sutoyo S Banjarmasin itu pada awal Agustus lalu. Saat itu, petugas juga di antaranya menemukan beberapa unit ponsel.

Memang, bukan hal mudah membina warga binaan di lapas over kapasitas seperti Lapas Teluk Dalam. Lapas yang kapasitasnya untuk 366 napi, kini dihuni hampir 2.500 warga binaan atau 600 persen lebih.

Kondisi ini, menurut Kepala Lapas Kelas II A Teluk Dalam, Hendra Eka Putra, tidak lepas dari tidak berimbangnya antara jumlah warga binaan yang masuk dan yang keluar. Dalam satu bulan ada 20 napi yang bebas, tapi yang kembali masuk sekitar 30 orang.

Belum lagi soal biaya digelontorkan untuk lapas. Untuk dua lapas di Kalimantan Selatan (Kalsel) termasuk Lapas Teluk Dalam, itu hanya kurang lebih Rp 45 miliar per tahun.

Tidak mengherankan, bila lapas justru menjadi ‘perguruan tinggi’ bagi para pelaku kriminal. Sekeluar lapas, membuat mereka bisa jadi lebih piawai dibanding sebelumnya. Jika sebelumnya, misalnya baru sebagai kuris narkoba, setelah bebas kemungkinan bisa naik kelas menjadi pengedar.

Padahal, sesuai amanat Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, fungsi lapas adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Tentu diperlukan usaha dan kerja keras yang nyata untuk dapat menuju hasil yang maksimal, sesuai amanat UU. Selain harus ada solusi atas over kapasitas, juga petugas lapas menjadi salah satu kunci untuk mencapai tujuan berdirinya lapas.

Tak hanya soal jumlah petugas lapas (sipir) yang juga masih minim, sehingga perlu ditambah, pun mental petugasnya. Kita tidak menutup mata terhadap adanya praktik pungli yang dikeluhkan warga binaan maupun keluarganya saat berkunjung. Ditambah, adanya aroma kongkalikong antara petugas dan warga binaan terkait pemberian fasilitas, yang makin menambah kompleks persoalan pembinaan di lapas.

Jika hal-hal seperti ini tidak segera dibenahi, tidak ditindak tegas petugas maupun warga binaannya, tidak mengherankan jika terjadi ada napi yang bisa mengendalikan bisnis haramnya dari lapas. Kita tentu tidak ingin ada Cuan-cuan lainnya. Semoga. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help