BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Bijak Menafsirkan Hukum

KITA semua tentu sudah sangat bosan dan muak mendengar dan membaca, soal korupsi. Apalagi, penangkapan oleh Komisi

Bijak Menafsirkan Hukum
BPost Cetak
Ilustrasi 

KITA semua tentu sudah sangat bosan dan muak mendengar dan membaca, soal korupsi. Apalagi, penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pesohor di negeri ini lantaran diduga telah melakukan perbuatan amat tercela; korupsi! Ya, selama satu bulan terakhir ini, serangkaian tindakan OTT (operasi tangkap tangan) dilakukan KPK di sejumlah daerah.

Seperti kita sebut di atas; perbuatan tercela. Ya, kalau boleh dikatakan, sebutan paling pas bagi para pelaku kejahatan (korupsi) ini adalah makhluk hina. Bukan apa-apa. Karena level kejahatan yang diperbuatnya memang masuk kategori luar biasa. Tidak heran kalau sejumlah negara sengaja menerapkan sanksi amat keras terhadap pelaku kejahatan (korupsi) ini. Cina, contohnya, mengeksekusi (mati) bagi pelaku korupsi.

Dan, beruntunglah bagi para pelaku kejahatan hina di negeri tercinta kita ini. Aksara-aksara yang tertuang dalam pasal-pasal hukum kita jauh dari kata garang. Bahkan, kita kerap menyaksikan para pemegang palu keadilan sangat permisif dan toleran dalam menerapkan hukum terhadap para pelaku korupsi. Si Fulan, misalnya, yang terbukti merampok uang negara ratusan miliar rupiah divonis tidak sampai lima tahun.

Sikap ‘bijak’ para pemegang palu keadilan yang seperti ini, sudah barang tentu menjadikan perkara korupsi seperti layaknya kasus biasa. Bahkan, tidak jauh lebih tinggi dari kasus pencurian biasa. Karenanya, kita tidak perlu optimistis bahwa kejahatan korupsi bakal bisa terkikis dari bumi tercinta kita ini. Karena faktanya memang tidak ada keinginan luhur dari para pemangku hukum di negeri ini menjadikan korupsi sebagai musuh. Dan, yang kita rasakan justru ketidakmampuan mereka dalam menerjemahkan hukum secara objektif, adil dan bijaksana.

Kita yang awam, saban waktu hanya akan bisa terus dibuat terpengarah oleh perilaku hina mereka yang tanpa rasa malu mencuri uang rakyat. Bahkan, mereka masih bisa melempar senyum seolah merasa tidak bersalah, meski telah dicap sebagai pelaku kejahatan kotor tersebut.

Jadi, benar seperti dikatakan banyak orang, korupsi sudah menjadi budaya (khas) di negeri ini. Khas, karena memang tidak sembarang orang yang bisa melakukannya. Dia memiliki strata sosial tertentu dalam sebuah komunitas yang memungkinkannya berperilaku di luar kewajaran.

Terlepas dari situasi seperti itu, keinginan (nafsu) atas sesuatu yang berlebihan kerap menyilapkan rasionalitas seseorang untuk berperilaku bijak.

Kasus Ketua Pengadilan Tinggi Manado adalah contoh paling nyata di mana yang bersangkuan lebih mengedepankan nafsu daripada nalar sehatnya. Dan, kita melihat lembaga peradilan sebagai terminal akhir selalu memiliki ‘warna buram’ dari sebuah proses hukum.

Bagaimanapun dari sana pula kita bisa melihat sebuah proses hukum apakah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Ketika hukum ditafsirkan dengan cara-cara yang baik, tentu hasilnya bakal sempurna sesuai fakta yang hadir dari setiap proses yang berlangsung secara adil.

Nah, kembali ke persoalan korupsi. Kita semua menginginkan berbagai bentuk kejahatan hina (korupsi) ini harus benar-benar menjadi sebuah renungan bersama; bahwa ini adalah gawe besar yang tidak bisa hanya dilakukan dari hulu dalam hal ini, KPK, kepolisian dan kejaksaan. Tapi juga di hilir yakni lembaga peradilan selaku terminal akhir dari setiap proses hukum. Kita semua tentu tidak ingin KPK, polisi, dan kejaksaan mati-matian memberangus kejahatan korupsi, tapi justru pada bagian akhir (peradilan) tidak memberikan sesuatu yang bagus bagi penegakan hukum itu sendiri. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help