BanjarmasinPost/

Berita Hulu Sungai Tengah

Wabup Berharap Warganya Tak Tergiur Jual Lahan ke Pengusaha Batu Bara, Ini Alasannya

Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah HA Chairansyah mengimbau seluruh warga HST, agar tak tergiur menjual lahannya kepada pengusaha batu bara

Wabup Berharap Warganya Tak Tergiur Jual Lahan ke Pengusaha Batu Bara, Ini Alasannya
banjarmasinpost.co.id/hanani
Lahan tidur di Desa Rantau Bujur Kecamatan Labuanamas Utara, HST yang tak bisa digarap warga, karena tanaman gulma yang sulit dibasmi dan dikendalikan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah HA Chairansyah mengimbau seluruh warga HST, agar tak tergiur menjual lahannya kepada pengusaha batu bara, sekalipun diimingi harga tinggi.

Sebab, jika lahan dikuasai pengusaha atau investor, bisa saja warga lokal secara perlahan terusir dari kampungnya sendiri. Lebih dari itu, warga tak lagi memiliki lahan pertanian atau perkebunan.

Menurut Chairansyah, imbauan ini disampaikan, sebagai upaya Bupati HST H Abdul Latif melindungi lahan usaha pertanian dan perkebunan daerah.

Baca juga: Resepsi Laudya Chintya Bella dan Engku Emran Tiba-Tiba Ricuh, Lihat Aksi Engku yang Bikin Baper

“Kami pemerintah kabupaten tidak anti dengan usaha pertambangan batu bara. Tapi, demi melindungi dan menjaga usaha pertanian di HST yang mencapai 80 persen jumlah penduduk, batu bara tak cocok di Bumi Murakata,” kata Chairansyah, saat silaturahmi dengan masyarakat Desa Jaranih, Kecamatan Pandawan, di Masjid Al Huda, Jaranih.

Disebutkan, tugas utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana HST mengandalkan usaha pertanian.

Diapun meminta msyarakat HST mendukung pemerintah kabupaten, menolak pertambangan batu bara dengan tidak menjual lahan kepada pengusaha batu bara. Sekalipun ditawarkan harga tinggi.

Baca juga: "Saya Adalah Bayi yang Ditinggalkan di Halte Bus 23 September 1996 Lalu"

“Terbukti, di daerah lain di Kalsel, pertambangan batu bara banyak menyisakan kemiskinan karena petani telah kehilangan lahan. Yang berarti kehilangan sumber mata pencaharian. Tragisnya di Kabupaten Balangan, ada desa yang hilang karena tanah sudah dibeli pengusaha,” ujarnya.

Terkait program setifikasi lahan pertanian secara gratis bagi petani, Chairansyah menepis, program tersebut sebagai cara pemerintah untuk memungut PBB kepada masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten hanya ingin mengetahui berapa luas lahan pertanian se HST yang sebenarnya,” tandasnya.

Dengan adanya data akurat, jelas Wabup, menjadi dasar untuk memberikan bantuan pertanian kepada kelompok tani secara akurat dan tidak asal-asalan. Kalau masalah PBB, pemerintah dapat saja memungut pajaknya tanpa harus menunggu sertifikasi. PBB dipungut bagi masyarakat berpenghasilan standar, atau layak di mana hasilnya untuk membangun desa juga,”pungkasnya.

(banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help