BanjarmasinPost/

Ekonomi dan Bisnis

Belum Tercantum di e-Katalaog LKPP, Pengusaha Komputer Kalsel Terancam Gulung Tikar

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang mewajibkan pembelian atau pengadaan barang

Belum Tercantum di e-Katalaog LKPP, Pengusaha Komputer Kalsel Terancam Gulung Tikar
banjarmasinpost.co.id/acm
Kini para pengusaha lokal khususnya di bidang teknologi Informasi (TI) Kalsel hanya bisa mengandalkan penjualan produknya untuk sektor kantor swasta dan ritel. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang mewajibkan pembelian atau pengadaan barang dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan e purchasing melalui e katalog membuat pengusaha lokal Kalimantan Selatan (Kalsel) mengeluh.

Kini para pengusaha lokal khususnya di bidang teknologi Informasi (TI) Kalsel hanya bisa mengandalkan penjualan produknya untuk sektor kantor swasta dan ritel. Hal ini disebabkan karena produk dan tokonya belum tercantum dalam e katalog yang dikelola LKPP.

Beberapa pemilik toko TI di Banjarmasin khawatir jika hal ini terus berlanjut maka bisnis mereka terancam gulung tikar.

Baca juga: Heboh Kuburan Digali Lagi di Km 7 Gambut, Ternyata Begini Kejadiannya

Seperti pemilik toko Nusantara Jaya, Hernadi, menurutnya ia kehilangan sekitar 50 persen omzet penjualan di tokonya karena peraturan tersebut.

“Padahal pembelian untuk pengadaan Pemerintah Daerah menjadi tulang punggung bisnis ini sebesar 50 persen lebih, jadi kalau tidak ada lagi ya hilang 50 persen,” kata Hernadi.

Dijelaskannya, kini instansi pemerintah daerah di Kalsel yang sudah sering bekerjasama baik melalui penunjukan langsung maupun lelang dengan tokonya tidak lagi membeli barang di tokonya dan lebih memilih mengikuti aturan belanja pengadaan melalui e katalog LKPP.

Manajer Nusantara Jaya Komputer Wahid menambahkan, “biasanya pengadaan komputer, laptop, proyektor dan lainnya untuk instansi pemerintah bisa empat sampai lima kali dalam setahun, sangat berat kalau itu tidak ada lagi.”

Pun demikian dengan pemilik Toko Info Komputer, Yuriandi, ia juga mengaku 50 persen lebih omzet tokonya dihasilkan dari penjualan perangkat dan peralatan TI ke instansi pemerintah daerah.

Baca juga: Mantan Istri Konglomerat Indonesia Ini Seksinya Nggak Habis-habis, Dia Puas Kalau Sudah Berhasil

“Sekarang ya tinggal ke swasta dan ritel, padahal dua sektor ini tidak bisa menggantikan besaran penjualan ke instansi pemerintah,” kata Yuriandi.

Para pengusaha lokal mengeluhkan sulitnya untuk bisa menjadi vendor yang terdaftar di dalam e katalog LKPP di pusat dan saat ini hanya ada beberapa pengusaha besar kelas nasional dan berlokasi di Jakarta yang terdaftar resmi di e katalog.

Mereka berharap nantinya pemerintah daerah di Kalsel juga memiliki e katalog sendiri sehingga tidak terpusat yang memaksa mereka bersaing dengan vendor besar berskala nasional untuk pegadaan perangkat dan peralatan TI di Kalsel.

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help