BanjarmasinPost/
Home »

Bisnis

» Makro

Inilah Sejumlah Temuan BPK Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kalsel

pada sebagian besar LKPD tahun 2016, pada pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain penatausahaan aset tetap

Inilah Sejumlah Temuan BPK Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kalsel
Istimewa Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel
KEPALA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Usdek Rahyono (tengah berdasi) berfoto bersama perwakilan kabupaten kota dan provinsi Kalsel yang menerima piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI, Rabu (11/10/2017) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan mendapat piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas prestasi menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi.

Piagam yang ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diserahkan pada acara Rapat Koordinasi Akuntansi bertema Bersinergi Membangun Negeri di Hotel Treepark, Banjarmasin, Rabu (11/10/2017).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Usdek Rahyono, mengatakan perolehan opini WTP atas LKPD tidak selalu bermakna bebas korupsi. Karena opini audit tersebut tidak didesain untuk mengukur ada tidaknya tindakan korupsi.

“Ancaman terjadinya korupsi masih tetap ada. Untuk mewujudkan good governance dan clean government diperlukan partisipasi semua pihak baik dari dalam pemerintahan maupun masyarakat luas untuk mengawal dan mengawasi seluruh rangkaian proses pengelolaan keuangan negara,” tegasnya.

Baca: Wow, Pemda Se-Kalsel Terima Penghargaan Menteri Keuangan RI

Dalam sambutannya, Usdek juga menyinggung masalah operasi tangkap tangan (OTT) atas penyelewengan pelaksanaan tugas pemerintahan, yang menciderai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah selaku pengelola keuangan negara.

Dia pun mengajak aparatur yang berwenang soal pengelolaan anggaran untuk mengantisipasi hal-hal yang menjadi potensi masalah atas pelaksanaan anggaran di tahun 2017. Untuk mempertahankan opini WTP, maka harus memperhatikan apa yang menjadi catatan BPK tahun lalu.

Disebutkan pula sejumlah temuan yang terjadi pada sebagian besar LKPD tahun 2016, pada pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain penatausahaan aset tetap dan persediaan belum sepenuhnya tertib.

Selain itu, penatausahaan pendapatan dan piutang belum memadai sehingga berpotensi tidak tertagih. Klasifikasi penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal belum tepat, serta mekanisme penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan. Ditambah lagi, kelemahan pada sistem pengendalian pelaksanaan APBD.

“Terhadap temuan-temuan BPK ini, saya minta perhatian para pejabat pengelola keuangan daerah untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian secara konkret dan melakukan antisipasi agar temuan tersebut tidak terjadi lagi pada masa mendatang,” tambahnya. (*)

(banjarmasinpost.co.id/anjar wulandari)

Editor: Anjar Wulandari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help