BanjarmasinPost/
Home »

Bisnis

» Makro

Wow, Pemda Se-Kalsel Terima Penghargaan Menteri Keuangan RI

Pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 juga diraih oleh sejumlah pemerintah daerah

Wow, Pemda Se-Kalsel Terima Penghargaan Menteri Keuangan RI - penghargaan-wtp_20171011_124037.jpg
Istimewa Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel
KEPALA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Usdek Rahyono saat menyerahkan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI kepada Plt Kepala BPKAD Kabupaten Kotabaru, Abdul Kadir.
Wow, Pemda Se-Kalsel Terima Penghargaan Menteri Keuangan RI - kanwil-perbendaharaan-kalsel_20171011_124436.jpg
Istimewa Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel
KEPALA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Usdek Rahyono (tengah berdasi) berfoto bersama perwakilan kabupaten kota dan provinsi Kalsel yang menerima piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI, Rabu (11/10/2017)

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Usdek Rahyono, mendapat amanah dari Menteri Keuangan untuk menyerahkan Piagam Penghargaan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Penyerahan penghargaan atas prestasi menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi.

Piagam yang ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diserahkan pada acara Rapat Koordinasi Akuntansi bertema Bersinergi Membangun Negeri di Hotel Treepark, Banjarmasin, Rabu (11/10/2017).

Acara ini dalam rangka bersinergi membangun semangat kerja sama untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Rakor Akuntansi ini dihadiri para kepala badan keuangan daerah dan penyusun LKPD se-Provinsi Kalimantan Selatan.

Usdek Rahyono dalam sambutannya menyampaikan, tahun ini pemerintah pusat memperoleh prestasi yang membanggakan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2016. Pencapaian opini ini merupakan pertama kalinya sejak pemerintah menyusun LKPP.

Pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 juga diraih oleh sejumlah pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dari 542 pemda, 370 pemda memperoleh opini WTP atau sebesar 68 persen.

“Kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan yang seluruhnya meraih opini WTP, saya ucapkan selamat dan apresiasi atas keberhasilannnya menyusun dan menyajikan LKPD Tahun Anggaran 2016 dengan capaian standar tertinggi,” ujar Usdek.

Pihaknya pun berharap capaian ini dapat terus dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi kualitasnya.

Namun Usdek Rahyono mengingatkan, perolehan opini WTP atas LKPD tidak selalu bermakna bebas korupsi. Karena opini audit tersebut tidak didesain untuk mengukur ada tidaknya tindakan korupsi.

“Ancaman terjadinya korupsi masih tetap ada. Untuk mewujudkan good governance dan clean government diperlukan partisipasi semua pihak baik dari dalam pemerintahan maupun masyarakat luas untuk mengawal dan mengawasi seluruh rangkaian proses pengelolaan keuangan negara,” tegasnya.

Rakor yang dilaksanakan rutin setiap tahun ini sebagai tindak lanjut dari surat keputusan bersama gubernur Kalimantan Selatan dan para bupati/wali kota se-Kalimantan Selatan tentang forum koordinasi ini membahas permasalahan dan kendala yang dihadapi pemda dalam penyusunan LKPD.

Acara rakor hari ini, menghadirkan narasumber dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Sarjono dan dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Mauritz CR Meta. (adv)

Editor: Anjar Wulandari
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help