BanjarmasinPost/

Ekonomi dan Bisnis

Implementasi PP 64 Percepat Penjualan Rumah MBR

Dirinya menilai, Pemkab Banjar cepat tanggap dalam menindaklanjuti PP 64 tersebut, terlebih ada edaran kementerian dalam negeri.

Implementasi PP 64 Percepat Penjualan Rumah MBR
Banjarmasinpost.co.id/Hasby Suhaili
Wakil Ketua I Apersi Kalsel, H Muhlis (kemeja putih). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pengembang benar-benar mengapresiasi atas implementasi PP No 64 tahun 2016, karena bakal meningkatkan penjualan unit. Kini giliran Asosiasi Perumahan Rakyat (Apersi) Kalsel mengapresiasi langkah Pemkab Banjar yang menuangkannya dalam Pergub.

Pada Sosialisasi Peraturan Bupati Banjar tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perumahan di Kabupaten Banjar, yang berlangsung di Rattan Inn Banjarmasin, animo pengembang begitu besar.

Wakil Ketua I Apersi, H Muhlis mengatakan, dengan dituangkannya dalam Pergub Kabupaten Banjar maka banyak memberikan kemudahan perizinan. Tentunya sebagai pengusaha menyambut baik.

Baca: BNI Syariah Banjarmasin Gelar Lelang Rumah dan Tanah Tanggungan Hari Ini, Begini Persyaratannya

"Pasti menyambut baik terobosan yang dilakukan oleh Pemkab Banjar dan harapan kami diikuti oleh kabupaten/ kota lainnya," katanya, Kamis (12/10/2017).

Dirinya menilai, Pemkab Banjar cepat tanggap dalam menindaklanjuti PP 64 tersebut, terlebih ada edaran kementerian dalam negeri. Dengan demikian, bisnis perumahan di Kabupaten Banjar bakal meningkat dan ini yang diuntungkan adalah Pemkab Banjar itu sendiri.

Target pemerintah pun diyakininya bakal tercapai. Adapun selain Kabupaten Banjar, yang potensial adalah di Kabupaten Baritokuala, Banjarmasin, Banjarbaru.

Kepala Bidang Penyediaan Perumahan Kabupaten Banjar, H Irwan Jaya mengatakan, Perbub disusun atas amanah beberapa regulasi pemerintah pusat.

Merupakan penyelenggaraan pelayanan perumahan. Juga merupakan semangat penyerderhanaan, penggabungan layanan dan pengkhususnan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dijelaskannya, untuk skala tertentu diberikan kemudahan, mulai dari dokumen lingkungan, surat penyetaraan pengelolaan lingungan, tidak berlaku UPL UKLdan amdal lalin untuk luasan lahan lima hektar ke bawah.

"Proses perizinan menjadi sederhana, yang dulunya berbulan-bulan, kini ada jaminan tiga hari," katanya.

Sebelumnya, pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi dengan DPD REI Kalsel. Pengembang yang tergabung dalam REI Kalsel pun mengapresiasi Pemkab Banjar yang cepat tanggap menindaklanjuti PP No 64 tahun 2016 tersebut.

Penulis: Hasby
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help