BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Nasib Taksi Online

Alhasil, meski keputusan tersebut disambut gembira para pelaku taksi online, tapi kenyataannya di lapangan justru makin memperparah ketegangan

Nasib Taksi Online
BPost Cetak
Tajuk Bpost 

SUDAH hampir dua bulan sejak keputusan Mahkamah Agung (MA) mencabut Permen Nomor 26 Tahun 2017 pada Agustus lalu, hingga sekarang belum ada alternatif regulasi penggantinya. Memang, saat ini tengah menunggu hasil peninjauan kembali permen tersebut yang akan keluar pada 1 November mendatang. Dalam rentang waktu itu, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi.

Pencabutan 14 pasal Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek atau Permenhub tentang taksi online, didasarkan karena bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi.

Alhasil, meski keputusan tersebut disambut gembira para pelaku taksi online, tapi kenyataannya di lapangan justru makin memperparah ketegangan dengan pelaku taksi konvensional. Tidak hanya di ibu kota Jakarta, di berbagai daerah pun tak terelakkan hingga terjadi kontak fisik antara pengemudi taksi konvensional dengan pengemudi taksi berbasis aplikasi itu.

Pun di Kalimantan Selatan (Kalsel), terutama di Banjarmasin, demo menuntut taksi online dilarang beroperasi berulang kali terjadi. Pada September lalu, ratusan pengemudi taksi konvensional ngeluruk ke kantor DPRD Kalsel menyampaikan keluh kesah makin minimnya tarikan dan menuding itu akibat beroperasinya taksi online.

Dan puncaknya, kemarin, Rabu (11/10/2017) rapat koordinasi antara pemangku kepentingan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pengurus Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek dan Dalam Trayek Provinsi Kalsel memutuskan taksi online diminta tak beroperasi dulu. Kebijakan diambil dalam rakor berlangsung di Mapolda Kalsel ini tetap perlu diapresiasi, meski ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tentu, ini untuk sementara waktu menjadi jalan tengah mengatasi persoalan yang hingga sekarang belum ada titik temu. Sebagaimana dikatakan Dirlantas Polda Kalsel, Kombes E Zulpan, ini juga agar kondisi Banua yang aman dan kondusif saat ini tetap terjaga.

Di Banjarmasin, angkutan penumpang berbasis aplikasi selain yang lokal macam Kulir, Amang Ojek juga telah masuk yang bermodal besar yakni Go-Jek, Grab dan Uber. Semakin banyaknya pemain, memang membuat iklim kompetisi makin tinggi.

Satu sisi, ini menguntungkan bagi konsumen, karena persaingan berimbas pada pelayanan dan fasilitas yang juga bersaing. Konsumen tetaplah sebagai raja, yang menentukan produk mana yang akan dipilih dengan memegang prinsip ekonomi. Jika ada alternatif transportasi penumpang yang nyaman, cepat, dengan tarif bersaing, pastilah itu yang dipilih.

Inilah pula yang perlu menjadi bahan introspeksi masing-masing pihak, baik pelaku taksi konvensional maupun taksi online. Toh, tujuannya juga sama-sama mencari rezeki untuk menghidupi keluarga.

Sementara pemerintah, sebagai pembuat regulasi, harus lebih cepat tanggap untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Kemajuan teknologi tidak bisa ditawar-tawar, sehingga regulasi pun harus menyelaraskan dengan kebutuhan masyarakatnya.

Kita berharap, konflik horizontal seperti ini tidak terulang. Cukup sudah korban-korban berjatuhan. Dan disinilah kearifan pemangku kebijakan diuji, jangan mengeluarkan peraturan bila ada kepen­tingan saja. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help