BanjarmasinPost/

Berita Hulu Sungai Tengah

Pengadilan Agama Barabai Nikahkan Ulang 60 Pasangan, Rata-rata di Atas 40 Tahun

Para pasangan itu sadar ingin mencatatkan pernikahannya di KUA, setelah diberi penjelasan tentang konsekwensinya jika menikah secara siri.

Pengadilan Agama Barabai Nikahkan Ulang 60 Pasangan, Rata-rata di Atas 40 Tahun
Banjarmasinpost.co.id/hanani
Pernikahan kembali pasangan yang tak lagi muda tersebut, dilaksanakan dalam sidang Istbat nikah, bertempat di Pendopo Kabupaten HST, Kamis (12/10/2017). 

BANJARMASINBPOST.CO.ID, BARABAI - Untuk ketiga kalinya sejak 2015, Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menikahkan kembali 60 pasangan suami istri, yang sudah menikah namun perkawinannya belum tercatat oleh negara di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pernikahan kembali pasangan yang tak lagi muda tersebut, dilaksanakan dalam sidang Istbat nikah, bertempat di Pendopo Kabupaten HST, Kamis (12/10/2017).

Pihak pengadilan Agama, dibantu sejumlah hakim PA, menikahkan kembali pasangan tersebut di ruang khusus yang ditata mirip meja pengadilan. Sidang istbat juga dihadiri Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil Sahbidin, Ketua Pengadilan Agama Barabai, H Muhammad Dihan, Kepala Kantor Urusan Agama, H Ahmad Syatibi, serta panitera pencatat siding.

Baca: Pelat Nomor Kendaraan Bakal Berganti Warna Pertengahan Oktober Ini, Putih, Biru Muda, atau Kuning?

Ketua PA Barabai, HM Dihan menjelaskan, mereka yang mengikuti sidang istbat, berasal dari tujuh kecamatan, yaitu Barabai, Batubenawa, Pandawan, Labuanamas Utara dan Labuanamas Selatan, LImpasu serta Kecamatan Batangali Utara. Pasangan yang rata-rata berusia 40 tahun keatas tersebut, kebanyakan sudah berumah tangga lebih 10 tahun dan telah memiliki anak.

Mereka mengajukan permohonan istbat nikah ke PA Barabai, melalui masing-masing-masing kepala desa. Para pasangan itu sadar ingin mencatatkan pernikahannya di KUA, setelah diberi penjelasan tentang konsekwensinya jika menikah secara siri. Antara lain terkait status anak yang dilahirkan, tak bisa didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, sehingga tak bisa membuat akta kelahiran.

Baca: Ini Loh Pelat Nomor Incaran Polisi! Karena Ingin Keren Malah Gunakan Bahasa Cacing

Jika anak tak punya akta kelahiran, juga akanberdampak terhadap hak pelayanan publik, seperti pendidikan karena syarat mendaftar ke sekolah harus punya akta lahir. Termasuk pelayanan administrasi lainnya, seperti membuat KTP dan passport.

Dijelaskan, sidang itsbat merupakan sidang terpadu ketiga pada 2017, dengan pemohon 60 pasangan. Sidang istbat pertama digelar 2015 lalu dengan jumlah pemohon 70 pasangan, dan sidang kedua 2016 lalu dengan jumlah pemohon 150 pasangan yang pernikahannya tak tercatat di KUA.

Sidang istbat nikah, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

Penulis: Hanani
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help