BanjarmasinPost/

Berita Tanahlaut

Polisi Amankan Pemeriksaan Sengketa Lahan di Desa Ambawang

Menurut Riswiadi, majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat atau sidang ditempat di lahan obyek sengketa.

Polisi Amankan Pemeriksaan Sengketa Lahan di Desa Ambawang
Istimewa
Suasana sidang ditempat terkait kasus sengketa lahan karet warga Desa Ambawang dengan perusahaan pemegang HGU di RT 13 Desa Ambawang, Kecamatan Batuampar, Kabupaten Tanahlaut, Kamis (12/10/2017). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Sebanyak 20 personel Satuan Sabhara Polres Tanahlaut disiagakan di lahan perkebunan karet warga Desa Ambawang, Kecamatan Batuampar, Kabupaten Tanahlaut, Kamis (12/10/2017).

Informasi dihimpun, keberadaan puluhan polisi itu sebagai upaya antisipasi menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ambawang.

Pasalnya, kegiatan itu merupakan upaya majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin mengadili sengketa gugatan perdata warga Desa Ambawang.

Baca: BREAKINGNEWS - Cek Paket, Isinya Potongan Tubuh, Petugas Kargo Bandara Syamsudin Noor Kaget

Kepala Satuan Sabhara Polres Tanahlaut, AKP Riswiadi membenarkan pihaknya sebagai penegak hukum bersikap netral dalam kasus sengketa lahan tersebut.

Menurut Riswiadi, majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat atau sidang ditempat di lahan obyek sengketa.

"Kegiatan sidang ditempat tadi aman. Masyarakat kita jaga agar hanya orang yang berkepentingan yang boleh berbicara dalam sidang tersebut," katanya.

Diakui Riswiadi dalam sidang itu terdapat puluhan warga Desa Ambawang yang menonton sidang setempat tersebut.

Sementara, Eko, warga Desa Ambawang, selaku penggugat sempat tak enak rasa karena tersebar isu akan terjadi anarkis. Akibat isu itu majelis hakim yang melakukan pemeriksaan lahan merasa terancam dengan keberadaan para petani karet.

Setelah dijelaskan Eko, bahwa kebiasaan petani karet Desa Ambawang memang ingin mengetahui perkara itu dan bersedia bergeser dari lokasi pemeriksaan di RT 13, barulah majelis hakim maklum.

Menurut Eko, dari pemeriksaan lahan hanya dirinya yang mengetahui patok batas lahan dan posisi sidang setempat berlangsung.

Kuasa hukum tergugat dari BPN dan kuasa hukum tergugat intervensi tak mampu menunjukan batas patok lahan dan posisi sidang berlangsung, meski peta lahan sudah dibentangkan.

Sementara itu, tiga warga Desa Ambawang yang terbelit kasus tindak pidana pengeroyok berkas perkaranya sudah dilimpahkan penyidik Polres Tanahlaut.

Saat ini, sudah ditangani jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanahlaut untuk dibuatkan surat dakwaan yang rencananya akan digelar Kamis (19/10/2017) pekan depan.

Humas Pengadilan Negeri Pelaihari, Poltak Hutajulu membenarkan bahwa berkas perkara kasus pidana di Desa Ambawang belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pelaihari.

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help