BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

KIA dan Problem Birokrasi

Memang, Dispencapil belum menyebut siapa pelaku aksi ini dan sejauhmana praktik percaloan dilakukan.

KIA dan Problem Birokrasi
BPost Cetak
Tajuk Bpost 

TAK ada persoalan yang tak bisa dibisniskan bila terkait birokrasi. Pandangan negatif awam ini langsung menempel dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispencapil) Banjarmasin mensinyalir meskipun gratis, ada saja oknum yang membisniskan penerbitan KIA tersebut.

Memang, Dispencapil belum menyebut siapa pelaku aksi ini dan sejauhmana praktik percaloan dilakukan. Namun, tentunya indikasi adanya perantara dalam penerbitan KIA ini tak bisa diabaikan, karena menyangkut program nasional.

Diketahui sejak 2016, Kemendagri mencanangkan program pembuatan Kartu Identitas Anak yang diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Mulanya, pemberlakuan KIA dilakukan di 50 kota. Jumlah daerah yang menerbitkan KIA bertambah pada 2017 ini hingga mencapai 108 kota. Dan rencananya pada 2019 nanti, program ini sudah berlaku secara nasional.

Ada dua jenis KIA yang diterbitkan. Pertama, untuk anak usia 0-5 tahun dan yang kedua, untuk anak usia 5-17 tahun. Syarat pembuatan KIA adalah fotokopi akta kelahiran, KK orangtua/wali, serta KTP orangtua/wali. Untuk anak usia 5-17 tahun juga diminta untuk menyertakan foto diri.

Secara teori, nantinya ketika anak memasuki usia 17, secara otomatis KIA akan menjadi KTP. Sebab, nomor yang tertera di KIA tidak akan berbeda dengan yang ada di KTP.

Mundur sedikit ke belakang, sebenarnya yang tak kalah penting yaitu bahwa Dispencapil terlebih dahulu harus menjelaskan urgensi dan manfaat KIA secara langsung. Dalam praktiknya, selain program ini belum banyak diketahui oleh masyarakat, pada proses adminstrasi pendidikan sebagaimana ketika mendaftarkan anak ke sekolah, yang diperlukan yaitu akta kelahiran.

Atau ketika anak memeriksakan diri ke Puskesmas/RSUD yang dibawa yaitu Kartu Keluarga. Artinya ada potensi tumpang tindih dengan sistem administrasi yang telah ada sebelumnya.

Ini belum lagi ditambah dengan kenyataan sistem administrasi KTP El yang masih saja menyisakan banyak masalah di daerah. Sederhananya, apa tidak lebih baik Kemendagri memperbaiki administrasi KTP El terlebih dahulu?

Jangan sampai di tingkat pusat muncul kecurigaan bahwa KIA hanya menjadi proyek baru, di tengah carut-marutnya masalah KTP El, sementara di daerah lagi-lagi menjadi ajang baru percaloan.

Guna menjawab keraguan masyarakat, tentunya manfaat dari KIA harus benar-benar diketahui masyarakat. Baru kemudian mengajak untuk membuatnya. Karena tanpa tahu manfaatnya dan justru muncul ‘kampanye’ negatif, tak ada yang mau ribet mengurusnya.

Untuk menarik warga agar mengurus pembuatan KIA sebenarnya pemerintah sudah melakukan berbagai cara. Seperti sejumlah daerah yang menerapkan diskon bagi anak-anak pemegang KIA saat ke toko atau taman hiburan.

Atau ada juga aturan bahwa dua tahun mendatang, semua pendaftaran sekolah harus melampirkan KIA, bukan lagi akta kelahiran. Tentunya bila kebijakan itu diterapkan dalam sistem di penerimaan siswa baru, harus disertai juga pengawasan. Agar jangan sampai KIA menambah ruwet administrasi kependudukan di negeri ini, sebagaimana KTP El yang ujung-ujungnya membuat sejumlah orang masuk bui. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help