Berita Balangan

Dinkes Balangan Bentuk Unit Pengumpul Zakat, Ternyata Bulan Ini Sudah Bisa Dipungut

Zakat profesi sendiri sudah bisa dipungut mulai bulan Oktober 2017 ini, merupakan zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,5%

Dinkes Balangan Bentuk Unit Pengumpul Zakat, Ternyata Bulan Ini Sudah Bisa Dipungut
elhami
Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan siap fasilitasi karyawan-karyawati yang ingin mengeluarkan zakat profesi. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN -Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan siap fasilitasi karyawan-karyawati yang ingin mengeluarkan zakat profesi.

Zakat profesi sendiri sudah bisa dipungut mulai bulan Oktober 2017 ini, merupakan zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,5% dari penghasilan perbulan karyawan-karyawati muslim di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.

Zakat profesi tersebut dihitung apabila penghasilan mencapai Rp. 49.895.000 per tahun, atau bila penghasilan rata-rata sebesar Rp. 4.160.000.

Ketua Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, H.A Sauki mengungkapkan, zakat pendapatan atau zakat profesi ini bisa disetorkan ke Bendaharawan UPZ Dinkes sebanyak 2,5% sebelum tanggal 10 (sepuluh), apabila yang bersangkutan telah menerima pendapatan yang telah dikurangi hutangnya.

“Jadi apabila penghasilan per bulan mereka setelah di potong hutang lancar berjumlah minimal Rp. 4.160.000,-yang bersangkutan berkewajiban mengeluarkan Zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilannya," ujarnya.

Ditambahkannya, besarnya nilai pendapatan yang dikenal dengan zakat profesi ini mengacu kepada Keputusan Ketua Badan Amil Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 di seluruh Indonsia.

“Unit Pengumpul Zakat Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan ini merupakan bentuk pelaksanaan dari Instruksi Bupati Balangan tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kabupaten Balangan,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskannya tujuan dari UPZ ini adalah untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat, Infaq dan Shadaqah dari pejabat atau karyawan pada Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah.

“Semoga dengan adanya UPZ ini, selain dapat mempermudah rekan-rekan di lingkungan Dinas Keshatan untuk mengeluarkan kewajiban zakat sebagai muslim, juga ini merupakan bentuk untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,” pungkasnya.

Penulis: Elhami
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help