Berita Hulu Sungai Tengah

Pemutihan Denda Pajak BPKB dan BBNKB Masih Berlangsung, Warga Diminta Memanfaatkannya

Selain BPKB, kebijakan bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya juga diberikan pembebasan pokok dan sanksi denda.

Pemutihan Denda Pajak BPKB dan BBNKB Masih Berlangsung, Warga Diminta Memanfaatkannya
net
ilustrasi pajak progresif 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan keringanan pokok tunggakan, telah diberikan Gubernur Kalsel sejak 1 Agustus sampai 31 Desember 2017.

Ini termasuk terhadap bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya.
Untuk itu, Kepala Bidang PKB dan BBNKB Kantor Samsat Barabai, Ali Mukhraji mengimbau warga HST agar memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.

Baca: Khasiat Minyak Bintang Ada Tiga Tingkatan, Nomor 3 Paling Dahsyat? Simak Penjelasan di Video Ini

“Kami sudah sosialisasikan kepada masyarakat melalui brosur. Alhamdulillah, banyak masyarakat yang sudah memanfaatkan kebijakan ini. Sekarang masih ada waktu, bagi pemilik motor yang nungak pajak. Selain diberi keringanan berupa potongan pembayaran pokok tunggakan, juga dibebaskan sanksi administrasi berupa denda,”kata Ali kepada BPost Online, Rabu (18/10/2017).

Disebutkan, sesuai kebijakan Gubernur Kalsel, jika ada pemilik sepeda motor atau mobil yang tunggakan pajaknya lima tahun ke atas, cukup dibayar tiga tahun dan bebas denda. Sedangkan untuk tunggakan tiga sampai empat tahun, pajak yang harus dibayar cukup dua tahun, juga tanpa denda.

“Untuk yang menunggak dua tahun, diberi keringanan bayar pokok tunggakan satu tahun tanpa denda,”jelasnya.

Selain BPKB, kebijakan bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya juga diberikan pembebasan pokok dan sanksi denda.

“Jadi BBNKB yang dimaksud di sini, atas penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya adalah proses balik nama, dari pemilik lama ke pemilik baru dengan status mobil bekas. Untuk BBNKB ini biasanya banyak dilakukan terhadap kendraan bermotor dari luar daerah yang masuk Kalsel. Seperti dari pulau Jawa, maupun Kalteng dan Kaltim,”kata Ali.

Mengenai pajak Progresif, jelas dia, juga dilakukan revisi. Jika dulu ada nama berbeda tapi alamat sama pemilik kendaraan kedua dikenakan pajak progresif.

“Sekarang, jika alamat sama, tapi namanya berbeda, tak lagi kena progresif,”jelas Ali.

Adapun tujuan kebijakan tersebut, selain asas keadilan, juga untuk memaksimalkan pendapatan daerah di sisi penerimaan BPKB dan BBNKB.

Penulis: Hanani
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved