Kriminalitas Tanahlaut

Jaksa Sebut Tersangka Penyalahgunaan Dana Desa Kurau Utara Bertambah

Jika sebelumnya, hanya Fahriyah, Plt Kepala Desa Kurau Utara yang ditetapkan penyidik Kejaksaan Negeri Tanahlaut sebagai tersangka

Jaksa Sebut Tersangka Penyalahgunaan Dana Desa Kurau Utara Bertambah
Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid
Juru bicara Kejaksaaan Negeri Tanahlaut, Marjuki 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Tersangka penyalahgunaan dana desa di Desa Kurau Utara, Kecamatan Bumimakmur, Kabupaten Tanahlaut, dikembangkan.

Jika sebelumnya, hanya Fahriyah, Plt Kepala Desa Kurau Utara yang ditetapkan penyidik Kejaksaan Negeri Tanahlaut sebagai tersangka dan dititipkan di Rutan Pelaihari.

Kini, tersangka lainnya akan menyusul menemani Fahriyah untuk mempertanggungjawabkan kerugian negara, akibat penyalahgunaan dana desa anggaran 2016 tersebut.

Baca: Live Streaming Bhayangkara FC Vs PSM Makassar, Ini Susunan Pemain Kedua Tim

Sinyal bakal bertambah tersangka baru itu diungkap juru bicara Kejaksaan Negeri Tanahlaut, Marjuki kepada para wartawan di ruang kerjanya, Kamis (19/10/2017).

Marjuki mengatakan bahwa tersangka penyalahgunaan dana desa di Desa Kurau Utara itu lebih dari satu sangat mungkin terjadi.

Namun, siapa dan apa peranan tersangka baru itu masih dirahasiakan. Itu setelah penyelesaian berkas perkara tersangka Fahriyah dinyatakan lengkap dan dinaikkan status penuntutan.

Menurut Marjuki, pemeriksaan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Selatan (BPKP Kalsel) untuk memastikan jumlah kerugian negara.

Baca: Benarkah Safar, Bulan Sial dan Bencana? Ini Penjelasan Ketua MUI HSU

Masih penjelasan Marjuki, dari sekitar sembilan item yang diaudit, sekitar dua hingga tiga item yang belum riil kerugian negara sehingga perlu diperjelas lagi dengan BPKP Kalsel.

"Tinggal menunggu hasil pemeriksaan dari auditor BPKP Kalsel. Jika sudah diaudit, tersangka Daripada akan langsung dilakukan penuntutan," kata pria yang menjabat Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Tanahlaut ini.

Kapan proses penuntutan Fahriyah, Marjuki tak bisa menprediksi. Itu karena tim auditor BPKP dipastikan akan turun melihat langsung item yang belum fix itu ke lapangan.

"Agar tidak ada asumsi kerugian negara, tentu tim audit akan ke lapangan melihat langsung pembangunan fisiknya," ujarnya.

Sebelumnya, proyek fisik yang dilaksanakan Pemerintahan Desa Kurau Utara diadukan warga setempat karena melihat sejumlah kejanggalan.
Informasi warga Desa Kurau Utara, proyek fisik yang janggal itu seperti pembangunan pos kamling atau pos ronda malam, proyek sumur bor dan pengurukan tanah di lokasi pekuburan umum.

Proyek pembangunan pos ronda itu sudah selesai dibangun. Tapi pos ronda itu tidak difungsikan hingga kini terkesan kotor dan tak terpelihara. Proyek sumur bor juga airnya tidak mengalir. Sebagian ada yang mengalir tapi masih berasa payau dan tidak jernih.

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved