Ekonomi dan Bisnis

Sudah Dihentikan OJK, Dinar Dirham Indonesia Dilaporkan Masih Beroperasi di Tabalong

Dinar Dirham Indonesia juga mengklaim bisa memberikan profit sharing atau keuntungan kurang lebih sebesar 8% -15 % per 30 hari.

Sudah Dihentikan OJK, Dinar Dirham Indonesia Dilaporkan Masih Beroperasi di Tabalong
banjarmasinpost.co.id/salmah
Foto bersama usai peresmian OJK Kalsel,Senin (6/1/2014). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IX Kalimantan terima laporan dari Pemerintah Kabupaten Tabalong terkait adanya kegiatan entitas Dinar Dirham Indonesia di wilayahnya.

Dijelaskan Staf Edukasi OJK Regional IX Kalimantan Andika Prasetya, terkait laporan ini saat ini pihak OJK Regional IX Kalimantan masih akan mendalami dan mempelajari model penawaran yang dilakukan Dinar Dirham Indonesia di Tabalong.

"Masih akan kami pelajari dan dalami," kata Andika.

Jika benar adanya kegiatan penawaran investasi Dinar Dirham Indonesia di Tabalong tentu meresahkan, karena Dinar Dirham Indonesia termasuk dalam daftar 14 entitas yang dihentikan operasionalnya oleh OJK.

Baca: Joe Taslim Pun Sukses Dibikin Jantungan oleh Sosok Hantu “Ibu” Pengabdi Setan, Begini Komentarnya

Dinar Dirham Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang technology etherium block chain. Modus yang digunakan Dinar Dirham Indonesia yaitu mata uang digital yaitu dinarcoin (DNC).

Beberapa produk yang ditawarkan yaitu Dinarcoin, Gold Smart Contract, E Wallet dan Physical Gold.

Dinar Dirham Indonesia juga mengklaim bisa memberikan profit sharing atau keuntungan kurang lebih sebesar 8% -15 % per 30 hari.

Setelah puluhan entitas dan perusahaan investasi tanpa izin ditutup, kembali Tim Satuan Tugas Waspada Investasi kembali stop 14 entitas, Senin (23/10/2017).

Mereka adalah entitas dan perusahaan yang beroperasi menghimpun dana dan mengelola investasi tanpa izin, dab Dinar Dirham Indonesia juga termasuk dalam daftar ini.

Baca: Merinding, Satu Stadion Surajaya Lamongan Nyanyikan Lagu Sampai Jumpa untuk Mendiang Choirul Huda

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan penghentian kegiatan usaha tersebut dilakukan dengan pertimbangan tidak adanya izin usaha penawaran produk serta penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal.

Karena itu ia berharap masyarakat waspada terhadap penawaran dan iming-iming tidak masuk akal karena berpotensi besar merugikan masyarakat. (*)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved