Berita Banjarmasin

Rupanya seperti Ini Proses Pengajuan Izin HGB di Atas HPL di Banjarmasin

Terjawab sudah mekanisme izin hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan (HPL) yang selama ini cukup membingungkan warga.

Rupanya seperti Ini Proses Pengajuan Izin HGB di Atas HPL di Banjarmasin
Ist
Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah saat menghadiri penyerahan Piala Adipura 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Terjawab sudah mekanisme izin hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan (HPL) yang selama ini cukup membingungkan warga. Mulai saat ini, pengajuan izin HPL yang habis masa berlakunya ditujukan ke Wali Kota Banjarmasin.

"Tembusannya di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. Ini hasil rapat terbatas dengan Wakil Wali Kota dengan dinas terkait lainnya," kata Kepala Pemerintahan Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto, Jumat (28/10/2017).

Ditambahkannya, HGB di atas HPL itu merupakan tanah di atas pemerintah daerah. HPL sendiri ada spesifikasinya, apakah HPL pemerintah kota, HPL provinsi atau HPL pemerintah pusat. Jika HPL pemerintah pusat, maka pengajuan izin perpanjangannya ke pemerintah pusat di menteri keuangan.

Baca: Malaysia Kembalikan Satu Medali Emas SEA Games, Ternyata Ada Kejadian Lebih Memalukan Lagi!

Menurutnya, data untuk jumlah izin HGB di atas HPL itu ada di bagian aset. Nah, hasil rapat tadi, pengajuan HGB di atas HPL itu tupoksi bagian keuangan daerah Kota Banjarmasin.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, Subhan Noor Yaumil menyatakan, di badan setempat sifatnya hanya memberikan rekomendasi aset dan status tanah.

Untuk masalah perpanjangan dan sifatnya kerja sama di pihak ketiga, itu dengan bagian kerja sama bagian Pemerintahan Kota Banjarmasin.

Baca: Heboh Video Mesum, Beredar Curhatan Sahabat Hanna, 1 Minggu Tak Bisa Dihubungi dan Cemas Bunuh Diri

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah menyatakan, pengurusan perpanjangan izin Hak Guna Bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan (HPL) di Kota Banjarmasin, saat ini masih membingungkan. Sebab, untuk tupoksi yang menangani sampai saat ini belum jelas.

"Dulu, perpanjangan HGB di atas HPL ditangani Bagian Tata Pemerintahan (Tapem). Nah, di Tapem saat ini tak ada bidangnya," tegasnya.

Halaman
12
Penulis: Edi Nugroho
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help