Tajuk

Beragam Aturan Jadi Beban

RIBET dan njlimet. Begitu regulasi atau aturan yang membuat orang kadang malas berurusan di sejumlah lembaga di negeri ini.

Beragam Aturan Jadi Beban
BPost Cetak
Ilustrasi 

RIBET dan njlimet. Begitu regulasi atau aturan yang membuat orang kadang malas berurusan di sejumlah lembaga di negeri ini. Kita semua memahami aturan diperlukan sebagai perikatan yang membatasi seseorang dalam hal hak dan kewajiban. Persoalannya, aturan di negeri ini kadang begitu sulit dipahami. Tak sedikit antara satu beleid (aturan) dengan yang lain tumpang tindih.

Pun seorang pengambil kebijakan akan melihat produk aturan untuk sebuah kepentingan dengan kacamatanya. Nah, bentuk aturan tumpang tindih inilah yang justru melemahkan kekekuatan aturan yang telah dibuat oleh regulator, apakah itu pejabat pemerintah atau legislator. Dan kita tahu saat ini aja ada lebih dari 40 ribuan aturan dalam berbagai bentuk mulai UU, PP, Perpres, Kepres, Permen, Perda, Pergub, hingga Perbub atau Perwali --yang tidak jarang semuanya saling tumpang tindih.

Wajar kalau kemudian Presiden Jokowi merasa gamang dengan banyaknya perangkat aturan yang dihasilkan masing-masing lembaga. Dan, tidak salah kalau kemudian banyak pihak menilai Indonesia sebagai negara dengan banyak aturan. Sangat mungkin jumlah aturan yang sudah di angka 40an ribu bakal terus bertambah, mengingat para pengambil kebijakan baik di daerah maupun di pusat punya target masing-masing dalam membuat berbagai bentuk aturan.

Bertumpuknya regulasi itu, jelas menjadi problem besar bagi negeri ini. Contoh sederhana, pemerintah selalu sesumbar bakal menarik banyak investor dari luar. Nah, kalau berbagai instrumen aturan masih dipenuhi dengan kekakuan dan keanehan-keanehan, tentunya menjadi percuma kita sesumbar di luar sebagai negara yang familiar untuk berinvestasi.

Sudah saatnya para pengambil kebijakan baik di pusat di daerah menempatkan aturan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Sebaliknya, tempatkan sebuah aturan pada posisi yang benar yang bisa memberikan manfaar besar bagi bangsa dan negara.

Bagaimanapun dalam dunia yang kini serba terbuka diperlukan kecepatan dan keluwesan perangkat aturan sebagai salah satu tolak ukur (humble) fleksibilitas sebuah negara. Artinya, setiap proses regulasi haruslah benar-benar memberikan ruang yang baik bagi siapa saja yang memerlukan. Dengan kata lain, setiap proses yang menghambat seharusnya dihapuskan agar tidak memiliki efek yang kurang baik di mata orang luar.

Sekali lagi, bagaimanapun tumpukan aturan yang ada saat ini ada 42 ribu itu lebih jelas menjadi beban berat bagi pemerintahan Jokowi sekarang ini. Bagaimana pemerintah mau bergerak cepat atau memberi mimpi pada pihak-pihak di luar sana, sementara belitan aturan yang ada tidak memberikan ruang untuk itu.

Suka tidak suka, ini memang dilematis. Karena kebijakan (aturan) yang dibuat adalah bagian dari organ pemerintah sendiri. Artinya, di sini seharusnya pemerintah di pusat harus bersikap tegas dan lugas dalam menata sebuah regulasi yang dihasilkan sebuah lembaga di bawahnya.

Yang terjadi sekarang ini, kita melihat tidak adanya koordinasi yang baik antara pusat dengan daerah terkait sebuah produk aturan. Akibatnya, begitu banyak produk aturan pusat dan daerah saling tumpang tindih. Dan, yang dirugikan tentunya adalah rakyat yang bingung harus berhadapan dengan dua perangkat aturan yang satu sama lain berbeda tujuanya. (*)

Tags
Tajuk
Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved