Kriminalitas Kabupaten Banjar

Ini 7 Modus Penyimpangan dalam Kasus Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Banjar

Keempat, klaim tidak sesuai dengan kebutuhan klaim (real cost) kegiatan perjalanan dinas luar daerah meliputi biaya transport dan penginapan.

Ini 7 Modus Penyimpangan dalam Kasus Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Banjar
Banjarmasinpost.co.id/Hari Widodo
Kasie Pidsus Budi Mukhlis dan Kasie Intel Arief Ronaldy saat memberikan penjelasan kasus perjalanan dinas dewan yang mereka tangani. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Ada tujuh modus operandi dalam kasus perkara perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Banjar yang berlangsung selama dua tahun anggaran.

Tujuh modus operandi itu diungkapkan Kasie Pidsus Kejari Martapura, Budi Mukhlis usai Kajari Banjar Slamet Siswanta mengumumkan hasil ekspos gelar perkara hari ini.

Budi menyebutkan, DPA Sekretariat DPRD Banjar tahun 2015 untuk perjalanan dinas luar daerah adalah sebesar Rp 16,3 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp 24, 2 miliar.

Baca: Ngeri, Saat Pergi ke Lapangan Golf, Orang Ini Menemukan Ular Besar yang Sedang Memangsa

Ada tujuh klasifikasi pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan dana tersebut antara lain pertama, perjalanan dinas luar daerah tidak dilakukan namun dana tetap diambil atau dibayarkan kepada peserta.

Kedua, perjalanan dinas dilakukan tetapi diwakilkan kepada orang lain baik keluarga maupun staf dewan.

Baca: Inilah Total Kerugian Negara Kasus Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Banjar

Ketiga, biaya perjalanan dinas dibayarkan dan dipertanggungjawabkan dua kali pada kegiatan hanya satu kali.

Keempat, klaim tidak sesuai dengan kebutuhan klaim (real cost) kegiatan perjalanan dinas luar daerah meliputi biaya transport dan penginapan.

Baca: Hari Libur, ini yang Dilakukan Hansamu Yama untuk Menghabiskan Waktunya

Kelima, pertanggungjawaban dibuat tetapi tandatangan parapihak dipalsukan dan Keenam, terdapat penggunaan dana perjalanan dinas luar daerah yang digunakan tidak sesuai peruntukan antara lain membiayai kegiatan yang tidak dianggarkan serta ketujuh pembayaran melebihi batas maksimal yang ditentukan Permenkeu.

Baca: Kajari Sebut Tersangka Kasus Perjalanan Dinas DPRD Banjar Lebih Satu Orang, Siapa Saja ya?

"Tujuh klasifikasi ini yang dihitung oleh BPKP Kalsel seberapa besar kerugian negara. Sangat dimungkinkan seperti diungkapkan Kajari nilainya diatas Rp1miliar," ungkap Budi.

Penulis: Hari Widodo
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved