Berita Tanahlaut

Wabup Sukamta Hadir, Fraksi DPRD Tanahlaut Kompak Setujui Dua Raperda Perubahan Diproses Lanjut

Rapat paripurna itu tentang penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda).

Wabup Sukamta Hadir, Fraksi DPRD Tanahlaut Kompak Setujui Dua Raperda Perubahan Diproses Lanjut
Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid
Wakil Bupati (Wabup) Tanahlaut, Sukamta menghadiri rapat paripurna DPRD Tanahlaut di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Tanahlaut, Rabu (1/11/2017). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Wakil Bupati (Wabup) Tanahlaut, Sukamta menghadiri rapat paripurna DPRD Tanahlaut di Ruang Rapar Paripurna Gedung DPRD Tanahlaut, Rabu (1/11/2017).

Rapat paripurna itu tentang penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda).

Dua raperda itu adalah raperda perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pendidikan di Kabupaten Tanahlaut dan raperda perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Baca: Ngeri, Saat Pergi ke Lapangan Golf, Orang Ini Menemukan Ular Besar yang Sedang Memangsa

Ketua DPRD Tanahlaut, Ahmad Yani memimpin rapat paripurna tersebut mempersilakan para pimpinan fraksi memberikan pemandangan umum terhadap dua raperda tersebut.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui juru bicara fraksi, Yusuf AR sangat setuju dua raperda itu dilanjutkan pembahasan sesuai dengan tata tertib di DPRD Tanahlaut.

Alasan lainnya fraksi menerima karena pengelolaan pendidikan menengah atas bukan lagi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tanahlaut. Itu akan memudahkan pemerintan Kabupaten Tanahlaut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanahlaut maksimal mengelola pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal.

Baca: Jadwal Liga Champion Malam Ini, Duel Kembar Tottenham Vs Madrid

Sepertinya semua fraksi di DPRD Tanahlaut juga sangat setuju pembahasan raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dilanjutkan.

Itu dikatakan juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan Tanahlaut, Sutrisno karena raperda itu terkait dengan wajib pajak yang harus membayar transaksi jual beli lahan sesuai dengan berdasarkan nilai jual obyek pajak.

Aminullah Wibisono juru bicara Fraksi Nasdem, menerima dengan catatan ingin berdialog lebih dahulu dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengguna Perda perubahan.

Fraksi Nasdem ingin semua guru yang memiliki sertifikasi tidak hanya meningkatkan penghasilan pribadi. Tapi guru itu hendaknya mengimbangi dengan pelayanan dan meningkatan mutu mengajar guru bersertifikat yang mengabdi di Kabupaten Tanahlaut.

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved