Draf Raperda Penempatan Tenaga Kerja

Hamdi Ingatkan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Jangan Sampai Hambat Investasi

DPRD Kota Banjarmasin tengah merancang perda tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal.

Hamdi Ingatkan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Jangan Sampai Hambat Investasi
Harian Banjarmasin Post Edisi Kamis (9/11/2017), Halaman 1 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - DPRD Kota Banjarmasin tengah merancang perda tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal. Saat ini draf raperda dalam tahap konsultasi atau uji publik dan setelah itu dibawa ke sidang paripurna.

Terpisah, Hamdi, Asisten II Bidang Perekonomian Pemko Banjarmasin, mengingatkan jangan sampai perda tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal malah menjadi hambatan bagi investasi.

“Saya khawatir perda itu jadi hambatan investasi di Kota Banjarmasin. Untuk itu, sebelum disahkan semua pihak yang terlibat masalah itu harus diundang untuk bisa ikut memberikan pemikiran,” kata Hamdi.

Baca: Draf Raperda Banjarmasin Wajibkan Rekrut Tenaga Lokal, Warga Pendatang Cemas

Baca: Perda Provinsi Hanya Mewajibkan Magang, Kadisnaker: Mau Mempertajam Urusan Kota

Baca: NEWS ANALYSIS Akademisi ULM, Setia Budi: Perkuat Peran Disnaker

Hamdi mencontohkan sebuah perusahaan yang masuk ke Kota Banjarmasin bisa saja mensyaratkan kualifikasi High Tech sehingga perusahaan itu akan benar-benar mencari kualifikasi yang sesuai. “Perusahaan tak akan lagi memandang itu warga Banjarmasin atau luar Banjarmasin. Tentu siapa yang memenuhi kualifikasi akan dipanggil dan direkrut,” katanya.

Baca: Ini Alasan DPRD Kota Banjarmasin Bikin Draf Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

Baca: LIVE STREAMING TV ONE Kalteng Putra vs PSMS Medan Pukul 19.30 Wita, Pemain ‘Dihantui’ Gaji Telat

Baca: SAKSIKAN LIVE STREAMING TV ONE Martapura FC vs Persis Solo Pukul 16.00 Wita, Frans: Kita Siap Perang

Menurutnya, perda tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal ini cukup positif sepanjang sebelum disahkan mendengarkan masukan semua pihak terkait.

Selain itu, point pasal setiap pemberi kerja wajib menempatkan 40 persen tenaga kerja lokal pada lowongan yang dibuka perusahaan harus didiskusikan.

“Dari mana DPRD Kota Banjarmasin mendapatkan angka seperti itu? Harus dibicarakan dulu dengan pihak-pihak terkait sehingga nantinya perusahaan atau pelaku investasi tidak diberatkan di kemudian hari,” ujar Hamdi.(ogi)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help