BanjarmasinPost/

Berita Jakarta

Selidiki Dugaan Korupsi, Polisi Temukan Kejanggalan dalam Proyek Reklamasi

Penyidik Polda Metro Jaya tengah menyelidiki adanya dugaan korupsi dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Selidiki Dugaan Korupsi, Polisi Temukan Kejanggalan dalam Proyek Reklamasi
kompas.com
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA — Penyidik Polda Metro Jaya tengah menyelidiki adanya dugaan korupsi dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, penyidik menemukan adanya kejanggalan dalam nilai jual obyek pajak di Pulau C dan D.

"Ada selisih di antara NJOP (nilai jual obyek pajak) dengan fakta di lapangan berkaitan dengan harga tanah itu. Kami akan dalami kembali," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/11/2017).

Argo menambahkan, penyidik tengah mengumpulkan bukti dalam kasus itu sebelum menetapkan tersangka. Saat ini, polisi terus melakukan pemeriksaan sejumlah saksi yang berkaitan dengan proyek reklamasi.

Pada hari ini, polisi menjadwalkan memeriksa Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri dan Kepala Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Dwi Haryantono.

Baca: Tak Usung Kader Sendiri, Malah Pilih Ridwan Kamil, Setya Novanto: Kita Punya Cita-Cita Besar

"Kami akan tanya kepada yang bersangkutan berkaitan dengan penetapan NJOP, ngitung-nya seperti apa. Kemudian kami akan dalami itu sehingga akan diketahui proses seperti apa dalam penentuan NJOP itu sendiri," kata Argo.

Selama penyelidikan, polisi telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus tersebut. Kasus itu sendiri telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Penyidik menduga ada korupsi dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Namun, hingga kini polisi belum menetapkan tersangkanya.

NJOP pulau C dan D ditetapkan Rp 3,1 juta per meter persegi karena kedua pulau tersebut masih berupa lahan kosong.

Baca: Lihat Hasil Survei, Demokrat Siapkan AHY untuk Pilpres 2019?

Penetapan NJOP itu dilakukan berdasarkan penilaian independen yang dilakukan KJPP sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya akan ditetapkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta karena sudah terbentuk harga pasar.

Berita ini telah ditayangkan di KOMPAS.com berjudul: Polisi Temukan Kejanggalan dalam Proyek Reklamasi

Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help