Berita Banjarmasin

Godok Perda Penyalahgunaan Obat Terlarang, Dewan Konsultasi ke Kemenkes Bahas

"Kita juga akan akan melibatkan tokoh masyarakat, kepolisian, dinas sosial, akademisi dan semua pihak yang akan menyempurkan perda ini,"

Godok Perda Penyalahgunaan Obat Terlarang, Dewan Konsultasi ke Kemenkes Bahas
Banjarmasinpost.co.id/Edi Nugroho
Hj Ananda 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - DPRD Kota Banjarmasin akan segera konsultasi ke Kemenkes dan BNN Pusat untuk minta masukan pembahasan perda larangan penyalahgunaan obat-obat terlarang, ilegal dan zat aditif lainnya.

"Kita juga akan akan melibatkan tokoh masyarakat, kepolisian, dinas sosial, akademisi dan semua pihak yang akan menyempurkan perda ini," kata Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Banjarmasin Noval, Jumat (11/10/2017).

Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Banjarmasin menyatakan DPRD setempat terus menggenjot draf aturan larangan penyalahgunaan obat-obat terlarang, ilegal dan zat aditif lainnya menyusuk maraknya penyalahgunaan obat sejenis PCC, zenit dan lainnya.

Baca: Jadwal Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2018 Pekan Ini, Panasnya Italia Vs Swedia

Saat ini, persoalan penyalahgunaana obat-obat terlarang sudah masuk program legislasi daerah.

"Tahun ini, seharusnya sudah dilakukan pembahasan. Progam legislasi daerah itukan membahas semua program, jika seandainya belum bisa dibahas di 2017 ini, akan dibahas pada 2018," kata Ananda, anggota badan legislasi daerah DPRD Kota Banjarmasin.

Baca: Jadwal Liga 1 Pekan 34, Mestinya Dibuka Laga Bhayangkara FC Vs Persija Jakarta

Menurut Nanda, keberadaan perda obat-obat terlarang, ilegal dan zat aditif lainnya sangat penting di Banjarmasin. Diharapkan, nanti aparat pemerintah pun dan aparat lainya bisa meneggakkan peraturan dengan payung hukum yang kuat saat berada di lapangan.

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan 34, Hambar? Belum Tentu Karena Bhayangkara FC Belum Tentu Juara

"Nah, hal yang berkaitan dengan obat-obat terlarang ini perlu ada sosialisasi ke masyarakat. Obat-obat terlarang seperti PCC, zenith dan lainnya itu harus jelas aturannya di Banjamasin. Bagimana untuk pemakai dan pengedarnya. Kadang sebuah obat itu berganti-ganti nama meski isinya sama. Ini harus diwaspadai," kata Nanda.

Kasus-kasus penyalagunaan obat PCC yang terjadi di Sulsel, sambung Nanda, sebaiknya menjadi awal yang tepat untuk mawas diri di Banjarmasin. Jangan sampai kasus-kasus tersebut akan terjadi di kota ini.

"Tentu pembahasan draft perda penyalanggunaan obat-obat terlaramg, ilegal dan zat aditif lainnya akan mengacu pada peraturan di atasnya seperti peraturan presiden, UU kesehatan dan UU Narkoba," tegas Nanda.

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help