BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Tito Tak Ingin Polri Kembali Terjebak

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bergeming untuk tetap menjerat Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi propyek E-KTP.

Tito Tak Ingin Polri Kembali Terjebak
BPost Cetak
Ilustrasi 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bergeming untuk tetap menjerat Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi propyek E-KTP. Di penghujung pekan tadi, KPK kembali menetapkan ‘orang kuat’ di parlemen Senayan dan Partai Golkar itu sebagai tersangka dalam kasus proyek E-KTP senilai triliunan rupiah itu.

Sebelumnya Setnov berhasil lolos dari jerat KPK setelah Cepi Iskandar, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mementahkan penetapan tersangka Setnov oleh lembaga antirasuah tersebut. Kabarnya ,melalui kuasa hukumnya, Setnov kembali menggugat penetapan tersangka kali kedua oleh KPK itu.

Tidak hanya menggungat KPK, pengacara Setnov juga sebelumnya melaporkan dua pimpinan KPK, Agus Raharjo dan Saut Situmorang ke Bareskrim Polri atas kasus penyalahgunaan wewenang dan membuat surat palsu atas penetapan pencegahan Setnov ke luar negeri.

Masih belum puas, pengacara Setnov mengadukan KPK atas penetapan kembali kliennya, Setnov sebagai tersangka. Dia berdalih KPK telah melanggar putusan hakim praperadilan yang dalam putusannya memerintahkan lembaga antirasuah itu untuk menghentikan penyidikan terhadap Setnov dalam kasus E-KTP.

Di sini jelas pandangan yang keliru dari kuasa hukum Setnov. Pasalnya, Peraturan Mahkamah No 4 tahun 2016 pada pasal pasal 2 Ayat 3 memutuskan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, tidak menggugurkan kewenangan penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi.

Tidak hanya Peraturan MA. Mahkamah Konstitusi atas uji materi terhadap Pasal 83 ayat 1 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya terkait praperadilan dan penyempurnaan barang bukti, menyatakan penyidik dapat kembali menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik), meski praperadilan telah membatalkan status tersangka atas seseorang. Dari dua norma hukum ini, jelas KPK berhak untuk kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka dalam perkara proyek E-KTP.

Jujur saja, kita justru melihat apa yang telah dilakukan kuasa hukum Setnov melakukan pengaduan baik terhadap personal di KPK atau lembaga KPK hanyalah akal-akalan semata. Di sini tampak sekali kuasa hukum itu kesannya tidak lagi hanya ingin membela kliennya (Setnov), tapi memang sengaja ingin memperlambat proses hukum tersebut.

Nah, prilaku tidak elegan pengacara model seperti ini sangat patut dikenakan pasal obstruction of justice ( pebuatan yang mehalang-halanghi penegakan hukum. Hal ini jelas termaktub dalam padal 21 No 31 Tahun 1999 sebagai telah diubah dalam UU No 20 tahun 21001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setidaknya, dari apa-apa yang telah dilakukan kuasa hukum Setnov itu, terbukti sebagian unsur dari pasal 21 itu terpenuhi.

Suka tidak suka, kita melihat kuasa hukum itu sengaja ingin membetot-betot Polri untuk ikut masuk dalam ‘kancah perang segi tiga’. Ini pula yang dirasakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menangkap ada pihak sengaja ingin membentur-benturkan Polri dengan KPK. Tidak salah kalau kemudian Tito mengingatkan penyidik Bareskrim berhati-hati menangani pengaduan kuasa hukum Setnov terhadap dua pimpinan KPK.

Wajar Tito bereaksi. Bagaimanapun dia tak ingin lembaganya kembali terjebak berpolemik dengan KPK. Tito tak ingin pengalaman drama ‘cicak versus buaya’ menjadi fragmen satire yang kembali bakal merugikan lembaganya. Di sisi lain Tito tak ingin polemik hukum kasus E-KTP itu justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu menangguk keuntungan. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help