BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Pensiun Diganti dengan Mengangkat

Persoalan ini belum ada solusinya. Apalagi ada moratorium penerimaan PNS instansi di daerah, makin klop lah peliknya persoalan.

Pensiun Diganti dengan Mengangkat
BPost Cetak
Tajuk Bpost 

Angka 3.872 tentu bukanlah sedikit, demikian lah jumlah guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kalsel yang memasuki usia jelang pensiun atau lebih 55 tahun. Ditambah dengan 266 guru non-PNS yang juga berusia di atas 55 tahun, tentu angkanya bertambah besar.

Ini lah persoalan dunia pendidikan di Kalimantan Selatan lima tahun ke depan. Kalsel bakal defisit ribuan orang guru. Data dari Neraca Guru dan Tenaga Kependidikan 2016 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, tiga terbanyak guru memasuki masa pensiun, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Kabupaten HST.

Persoalan ini belum ada solusinya. Apalagi ada moratorium penerimaan PNS instansi di daerah, makin klop lah peliknya persoalan.

Mengapa demikian, sebab satu-satunya solusi paling ideal untuk memecahkan persoalan kekurangan tenaga pengajar adalah dengan mengangkat guru PNS.

Pengangkatan honorer bukan solusi jangka panjang dan menyelesaikan masalah. Status guru honorer kadang tidak jelas. Ketika guru mencari sebuah legitimasi, honorer bukan lah yang diimpikan. Apalagi jika hanya honorer sekolah. Sebab, tidak semua sekolah mampu membayar tenaga guru dengan honorarium yang memadai.

Guru itu ibarat pesepak bola profesional yang digaji pemilik klub untuk bermain optimal dan digaji dengan memadai. Bagaimana pesepak bola profesional mau bermain bagus kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi karena gaji tersendat bahkan menunggak berbulan-bulan.

Kondisi tersebut sama seperti guru, bagaimana mau guru bekerja dengan baik kalau gajinya tidak mencukupi.

Memang, pada beberapa kasus, guru yang kehidupan ekonominya pas-pasan bisa memiliki integritas tinggi dalam bekerja bahkan bisa mencetak siswa-siswa berprestasi. Namun, berani bertaruh, jumlahnya sangat-sangat kecil. Mungkin satu berbanding seribu bahkan bisa sjaa berbanding 100 ribu.

Persoalan ini memang kesannya remeh temeh, namun bisa jadi salah satu batu sandungan bagi pengembangan dunia pendidikan di Tanah Air. Pemerintah harusnya memiliki sebuah road map besar yang mengatur dan mendukung kesejahteraan tenaga pendidik. Sertifikasi guru memang salah satu instrumen pendukung kesejahteraan guru, namun ada banyak cerita di balik sertifikasi yang mengesankan program ini tidak efektif. Mulai dari seleksi, pra syarat hingga pengawasannya.

Bagi guru bersatus Non-PNS sertifikasi mungkin efektif. Sebab sertifikasi bisa mereka jadikan untuk menggantung hidup karena mendapat tunjangan uang dalam jumlah tertentu. Namun, bagi guru berstatus PNS, sertifikasi lebih seperti hadiah tambahan. Sebab, gaji PNS nya sudah lebih dari memadai.

Akan lebih baik pemerintah mengangkat guru PNS dalam jumlah tertentu yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan guru, baru setelahnya mengetatkan kinerja dengan sertifikasi. Tentu harus ada mekansime reward and punishment dengan skala dan bobot tertentu.

Dengan begitu, paling tidak satu persoalan dunia pendidikan terselesaikan. Namun, masih menunggu persoalan lain lagi sebab pendidikan di negeri ini masih jauh dari kata sempurna. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help