Setnov Belum Berakhir

Kini dia beralasan pemanggilan harus ada izin tertulis Presiden. Izin Presiden itu hanya diperlukan untuk kasus pidana umum, sedang

Setnov Belum Berakhir
Dok BPost
Pramono BS 

Oleh: Pramono BS

BENARKAH perlawanan Ketua DPR Setya Novanto kini memasuki babak akhir? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau lagi berpanjang alasan dan telah memutuskan untuk memanggil paksa setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kini Setia Novanto bahkan sudah dalam status tahanan KPK meski masih dirawat di rumah sakit.

Sebagai saksi maupun tersangka dia tidak koperatif, memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa dengan berbagai alasan. Misalnya sakit dan dirawat di RS. Saat itu dia mengajukan gugatan praperadilan dan menang.

Kini dia ditetapkan lagi sebagai tersangka untuk yang kedua kalinya. Ketika dipanggil paksa dia menghilang sampai akhirnya ditemukan dalam status buronan. Tapi KPK tak akan bisa langsung menyeretnya karena Setnov, panggilan Setya Novanto, lagi-lagi masuk rumah sakit. Bukan sakit biasa, Setnov mengalami kecelakaan tunggal dan menurut pengacaranya, Fredrich Yunadi, Setnov mengalami luka parah di bagian kepala. Semula dia dirawat di RS Medika Pondok Indah Jakarta kemudian dirujuk ke RSCM atas permintaan KPK.

Bagaimana posisi duduknya saat kecelakaan, pengacara tidak menjelaskan. Saat itu mobil dikemudikan Hilman Mattauch, wartawan televisi yang melakukan wawancara langsung, disebelahnya Reza, ajudan. Keduanya tidak mengalami luka serius. Menurut polisi, saat itu Setnov duduk di jok tengah belakang sopir. Ini sesuai keterangan saksi mata yang menyebutkan Setnov dikeluarkan dari bangku belakang sopir, dipindahkan ke sedan yang ada di depannya.

Masyarakat sebenarnya gemas dengan berbagai alasan Setnov yang terkesan mengada-ada. Ketika pertama kali ditetapkan sebagai tersangka, dia mangkir dari panggilan KPK, menghabiskan waktunya di rumah sakit dan baru “sembuh” setelah memenangkan praperadilan.

Kini dia beralasan pemanggilan harus ada izin tertulis Presiden. Izin Presiden itu hanya diperlukan untuk kasus pidana umum, sedang pidana khusus seperti korupsi tak diperlukan.

Kemudian menyatakan dirinya punya hak imunitas (kekebalan). Tentu saja ini lemah karena imunitas itu hanya berlaku dalam kaitan tugas sebagai anggota dewan. Memangnya korupsi pekerjaan anggota dewan, kan bukan.

Terakhir dia mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kewenangan KPK. Sebelum ada putusan MK dia tidak akan memenuhi panggilan KPK. Rupanya dia ingin “mengimbangi” Ketua KPK Agus Rahardjo yang menolak panggilan Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang KPK dengan alasan tengah mengajukan uji materi UU MD3 yang menyangkut kewenangan DPR untuk mengajukan hak angket pada lembaga negara noneksekutif seperti KPK.

***

Dalam perjalanan hidupnya, menurut Tempo.Co 16 November 2017, ada lima kasus yang pernah membelit Setnov. Pertama tahun 1999, dalam kasus cessie bank Bali (pengalihan hak penagihan piutang) kepada tiga bank yang sudah kolep. Ia bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk memberikan dana talangan sebesar Rp 950 milyar lebih. Uang cair, lebih Rp 600 miliar masuk ke rekening PT Era Giat Prima di mana dia sebagai direktur utamanya. Semua dihukum termasuk Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin tapi Kejaksaan Agung mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penuntutan) untuk Setnov.

Tahun 2003 terlibat penyelundupan beras eks Vietnam 60.000 ton, negara dirugikan Rp 122 miliar. Tahun 2006 terlibat penyelundupan limbah beracun dari Singapura di Pulau Galang. Setnov disebut-sebut sebagai negosiatornya tapi aman-aman saja.

Tahun 2012 tersangkut proyek PON Riau. Gubernur Riau Rusli Zainal dihukum, tapi dia bebas. Kemudian yang cukup gempar kasus “papa minta saham”, yaitu kasus permintaan saham PT Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Kejaksaan Agung yang menangani kasus ini tak lagi ada kabarnya.

Kini dia terbelit kasus korupsi KTP-el yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Apakah penegak hukum akan kembali “kalah”?Setnov masih punya peluru, yaitu praperadilan. Pada praperadilan yang pertama hakim tunggal Cepi Iskandar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan Setnov.

Praperadilan hanya memutus apakah penetapan tersangka sudah benar atau belum, tidak boleh masuk ke materi perkara.

Tapi kalau hakim mau mudah sekali untuk menerabas batas karena hakim praperadilan berkuasa mutlak, tak ada opini lain. Wajar kalau rakyat selalu was-was jika mengikuti sidang praperadilan. Jadi jangan gembira dulu, Setnov belum berakhir. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved