Berita Tanahlaut

Pesta Minuman Keras, Dua Remaja Ini Cuma Didenda Rp 150 Ribu

Keduanya terbukti secara sah dan menyakinkan berpesta minuman keras dari bahan campuran alkohol

Pesta Minuman Keras, Dua Remaja Ini Cuma Didenda Rp 150 Ribu
mukhtar wahid
Ansyari (18) dan Khairil (18) warga Desa Bajuin, keduanya divonis hakim tunggal Pengadilan Negeri Pelaihari, Leo Mampe Hasugian, masing-masing membayar denda Rp 150 ribu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Ansyari (18) dan Khairil (18) warga Desa Bajuin, keduanya divonis hakim tunggal Pengadilan Negeri Pelaihari, Leo Mampe Hasugian, masing-masing membayar denda Rp 150 ribu.

Keduanya terbukti secara sah dan menyakinkan berpesta minuman keras dari bahan campuran alkohol dalam satu botol bekas air kemasan isi 600 mililiter.

Kedua terdakwa ternyata tidak memilik pendidikan tinggi. Ansyari, lulus SMP dan Khairil hanya lulusan SD. Keduanya bekerja sebagai penambang emas ilegal. Keduanya juga mengaku kali pertama menebak minuman keras di Taman Kijang Mas Permai, Sabtu (18/11/2017) sekitar pukul 22.00 Wita.

Penyidik Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanahlaut, Mustafa Kamaluddin mendakwa kedua remaja itu melanggar peraturan daerah Kabupaten Tanahlaut bernomor 7 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Mustafa menghadirkan dua saksi dari anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanahlaut sebagai saksi yang mengamankan kedua remaja tersebut.

Menurut saksi, kedua remaja itu kedapatan berpesta minuman keras oplosan itu dengan tiga temannya. Tiga temannya itu selamat dari dakwaan karena berusia dibawah 17 tahun.

Beruntung kedua terdakwa mengakui isi berita acara pemeriksaan yang dibacakan Mustafa sehingga hakim Leo Mampe Hasugian tidak perlu mengambil sumpah kedua saksi tersebut.

Dalam persidangan cepat itu, hakim Leo Mampe Hasugian sempat mempertanyakan penyidik Satpol PP dan Damkar, apakah melampirkan legalitas surat dari Kejaksaan Negeri Tanahlaut.

Menurut Leo Mampe Hasugian, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanahlaut tidak berhak melakukan penuntutan terhadap kedua remaja tersebut. Itu jika tanpa surat persetujuan dsri penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanahlaut.

"Uang denda ini harus dieksekusi jaksa penuntut umum bukan Satpol PP. Begitu juga denda uang tilang pelanggaran lalulintas juga harus di jaksa penuntut umum bukan polisi," katanya.

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help