Berita Banjarmasin

Komisi IV Desak Kepala Dinas Kesehatan Dicopot, Ini Jawaban Wakil Wali Kota Hermansyah

WAKIL Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah, menyatakan kewenangan mencopot kepala dinas, terutama kepala dinas kesehatan itu ada di tangan Wali Kota.

Komisi IV Desak Kepala Dinas Kesehatan Dicopot, Ini Jawaban Wakil Wali Kota Hermansyah
banjarmasinpost.co.id/apunk
Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah asyik melihat Koran Banjarmasin Post saat Peringatan Puncak Hari Jadi ke-491 Kota Banjarmasin di Siring Balai Kota Banjarmasin, Selasa (26/9/2017). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN -  WAKIL Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah, menyatakan kewenangan mencopot kepala dinas, terutama kepala dinas kesehatan itu ada di tangan Wali Kota Ibnu Sina. Kalau DPRD Banjarmasin menginginkan Kepala Dinas Kesehatan Kota , Dr dr Hj Anis Suroyo dicopot silahkan temui saja wali kota.

"Saya ngga punya kewenangan sama sekali untuk mencopot kepala dinas. Itu kewenangan wali kota. Silahkan dewan temu saja Wali Kota Banjarmasin," kata Hermansyah di kantor DPRD Kota Banjarmasin.

Untuk pembangunan rumah sakit Sultan Suriansyah, sambung Hermansyah, Pemko sudah berkomitmen, dananya sudah dianggarakan Rp 38 Miliar di 2016 dan pelaksanannya 2017. Hari ini sudah 23 November 2017.

"Berarti ada 11 bulan. Pada 2016 setelah diketok, esok harinya sudah bisa dikerjakan proyek pembangunan rumah sakit," urainya.

Baca: Ibnu Sina Minta Kadis Kesehatan Jelaskan Soal Anggaran Rp 38 Miliar Proyek RSUD Sultan Suriansyah

Undang-undang, sambung Hermanyah, pengetokan anggaran itu paling lama itu 30 November. Anggaplah 30 November 2016 diketok, pada 1 Desember 2016 sebenarnya bisa dilaksakanakan proyeknya.

"Nah, 1 Desember 2016 sampai hari ini seharusnya pelaksanaan proyek rumah sakit. Sayangnya, pembangunan rumah sakit tak dilakukan oleh dinas kesehatan," paparnya.

Baca: Penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Soal Anggaran Rp 38 Miliar Bikin Heran Komisi IV DPRD Kota

Ditambahkannya, berdasarkan UU No 23 dengan UPD yang baru itu ada pemisahan dan penggabungan. Seperti Dishub dan Kominfo yang dulu gabung, sekarang dengan pisah. Sebelum UU No 23, maka pengerjaan rumah sakit itu boleh dinas lain dan setelah UU No 23, maka yang mengerjakan rencana anggaran dan pengerjaan proyek itu harus dari dinas kesehatan.

"Sampai sekarang, rancangan anggaran tak dikerjakan oleh dinas kesehatan," katanya.

Foto Maket RSUD Sultan Suriansyah di RK Ilir Kota Banjarmasin.
Foto Maket RSUD Sultan Suriansyah di RK Ilir Kota Banjarmasin. (banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)
Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help