Dugaan Korupsi KTP El

Gara-gara Setya Novanto Kader Golkar Pecah

Wakil Sekjen DPP Golkar Sarmuji mengatakan, Golkar hanya akan meminta Setya Novanto untuk mundur bila hakim menolak

Gara-gara Setya Novanto Kader Golkar Pecah
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Partai Golkar memutuskan untuk mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umumnya paling tidak hingga palu sidang pra-peradilan diketok. Namun kader Golkar juga terpecah menanggapi hal itu.

Wakil Sekjen DPP Golkar Sarmuji mengatakan, Golkar hanya akan meminta Setya Novanto untuk mundur bila hakim menolak praperadilan tersangka kasus korupsi KTP elektronik itu.

"Kalau praperadilan ditolak, ya beliau kami minta secara legowo mundur," ujarnya di Restoran Warung Daun, Jakarta, Sabtu (24/11/2017).

Menurut Sarmuji, ketentuan itu sudah disepakati bersama di dalam kesimpulan rapat pleno beberapa waktu lalu. Di sisi lain, bila hakim mengabulkan praperadilan, maka kesempatan Novanto duduk di posisi Ketua Umum Golkar terus berlanjut

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap menginginkan agar terjadi pergantian kepemimpinan di Golkar terlepas diterima atau tidaknya praperadilan Novanto.

"Begini, kalau misalnya lolos dari tanggal 30 November (Praperadilan), kemudian bisa menggunakan forum munas untuk memberikan penjelasan, enggak ada problem," kata dia.

"Tetapi, ini kan partai milik publik, milik kader. Bukan milik orang per orang makanya kami inginkan ada perubahan. Karena keadaan hari ini membebani Partai Golkar," sambung Bupati Purwakarta itu.

Sebelumnya, Koordinator bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Nusron Wahid juga mengatakan, pergantian ketua umum di tubuh Partai Golkar sudah mendesak.

Menurut dia, Golkar tidak perlu menunggu sampai adanya putusan gugatan praperadilan yang diajukan Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nusron mengatakan, sekalipun Setya Novanto kembali memenangi praperadilan, citranya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP sudah terlanjur melekat di masyarakat.

Saat ini dikabarkan ada 20 DPD Golkar yang sudah sepakat menggelar Munaslub untuk mengganti Setya Novanto. Rencananya, 20 DPD akan menyampaikan usulan Munaslub kepada DPP.

Namun hingga kini DPP belum menerima usulan itu. Bila nantinya usulan Munaslub mencapai 2/3 DPR, maka DPP akan menindaklanjuti.

Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help