Berita Banjarmasin

60 PPNS Ikuti Rapat Koordinasi, Ini yang Dibahas

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan Kegiatan Koordinasi

60 PPNS Ikuti Rapat Koordinasi, Ini yang Dibahas
istimewa
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan Kegiatan Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Kota Banjarbaru Tahun 2017, Rabu (29/10). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan Kegiatan Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Kota Banjarbaru Tahun 2017, Rabu (29/10).

Kegiatan yang berlangsung di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru ini diikuti sebanyak 60 PPNS dan pejabat di instansi terkait.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Unan Pribadi saat membuka kegiatan menyampaikan adanya PPNS sebagai institusi di luar Polri yaitu untuk membantu tugas-tugas Kepolisian dalam melakukan penyidikan, upaya mendudukkan PPNS sebagai lembaga mandiri dalam melakukan penyidikan tindak pidana bukan lagi sekedar wacana yang mengakibatkan dalam praktik penegakan hukum menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara PPNS dan aparat Kepolisian".

Baca: Waduh, Tiga Desa dan Satu Kelurahan di Kotabaru Ditetapkan sebagai Kawasan Kumuh

"Pada prinsipnya PPNS untuk dapat melaksanakan tugas sebagai aparatur penegak hukum harus terlebih dahulu mendapatkan pendidikan dan pelatihan pada bidang penyidikan, serta memiliki legalitas keabsahan seorang sebagai seorang PPNS, untuk itu MenteriHukum dah HAM diberikan mandat sebagai salah satu pembina PPNS", katanya.

Menurutnya, sudah jelas diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa eksistensi PPNS dalam proses penyidikan ada pada tataran membantu dimana proses penyidikan tetap di aparat Kepolisian sebagai Koordinator Pengawasan (Korwas) sehingga Koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri tetap harus dilakukan.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Salahudin, bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Unan Pribadi dan JFT Penyuluh Hukum, Yulli Rachmadani dan Kepala Bidang Hukum, Agustina Deyaleluni sebagai moderator.

Baca: Kecelakaan Kerja di Tambang Malutu Ditangani Polda Kalsel

Kegiatan Koordinasi PPNS ini merupakan pelaksanaan Program Administrasi Hukum Umum Tahun 2017 dalam rangka penyebarluasan informasi terkait Peraturan Perundang-undangan PPNS, dan untuk menyatukan persepsi terhadap teknis penyidikan, serta untuk menjamin hak dan kewajiban PPNS sehingga menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri bagi PPNS.

Penulis: Irfani Rahman
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved