BanjarmasinPost/

Berita Tanahlaut

Ini Kata Ketua Komisi III DPRD Terkait Proyek Lanjutan Pembangunan RTH Hasan Basri

Dua proyek monumental yang akan dikerjakan pada APBD 2018 Kabupaten Tanahlaut akan dikawal dan diawasi

Ini Kata Ketua Komisi III DPRD Terkait Proyek Lanjutan Pembangunan RTH Hasan Basri
BANJARMASIN POST GROUP/MUHTAR WAHID
(Ilustrasi) Gedung Pertemuan DPRD Tanahlaut 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Dua proyek monumental yang akan dikerjakan pada APBD 2018 Kabupaten Tanahlaut akan dikawal dan diawasi Komisi III DPRD Tanahlaut yang membidangi pembangunan dan keuangan.

Proyek itu adalah pengerjaan lanjutan ruang terbuka hijau eks lapangan sepak bola Hasan Basri di Jalan Gembira, Kelurahan Pelaihari dan pembangunan rumah sakit Kintap tipe D di Kecamatan Kintap.

Ketua Komisi III DPRD Tanahlaut, Ikhwan Hariri menjelaskan dua proyek itu lolos dianggarkan dalam APBD 2018 karena berbagai pertimbangan. Cuma pelaksana pengerjaan proyek itu bukan tidak diawasi.

"Kami kawal pengerjaan karena proyek lanjutan RTH Hasan Basri itu karena nilai kontraknya Rp 5 miliar dan peningjatan Puskesmas Kintap menjadi rumah sakit Kintap bertipe D nilai kontraknya Rp 24 miliar," katanya, Kamis (30/11/2017).

Ikhwan yang juga Ketua Fraksi Amanat Keadilan Sejahtera mengaku dalam pemandangan fraksi terkait paripurna persetujuan Raperda APBD 2018 menjadi Perda APBD 2018 Kabupaten Tanahlaut, ada beberapa catatan.

"Catatan kami dalam APBD 2018 terkait pendapatan daerah, banyak potensi daerah yang belum dioptinalkan pungutan pajaknya. Sementara sunber dana dari Pemerintah Pusat berkurang," katanya.

Apa saja potensi daerah itu, Ikhwan mengaku seperti potensi pajak pengelolaan rumah sarang burung walet, pajak pengelolaan galian C atau pajak mineral bukan logam dan pajak hotel serta restoran.

"Kita mendorong pemerintah agar lebih diintensifkan penarikan pajaknya. Selama ini pajak rumah sarang burung walet itu dalam kas daerah nol rupiah," katanya.

Kemudian catatan belanja, Komisi III lebih menekankan agar belanja infrastruktur lebih kepada prioritas. "Tentunya proyek itu prioritas, berkualitas dan harus pengerjaannya tuntas," katanya.

Pada pembahasan APBD 2018 itu, Ikhwan membenarkan menunda anggaran pembangunan akses jalan di rumah sakit Hadji Boejasin di Kelurahan Saranghalang.

"Pertmbangan badan anggaran lebih baik alokasi dana dialihkan ke akses perbaikan jalan di perdesaan. Rumah sakit belum selesai kalau dibuatkan akses jalan akan rusak nanti," ujarnya. (BANJARMASINPOST.co.id/mukhtar wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Ernawati
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help