Hari AIDS Sedunia

Lokalisasi Pembatuan Tutup, KPA Banjarbaru Tak Bisa Lagi Lakukan Tes HIV

Persoalan HIV/AIDS hampir merata di Kalsel. Tiap daerah punya metode sendiri untuk lakukan cegah tangkal.

Lokalisasi Pembatuan Tutup, KPA Banjarbaru Tak Bisa Lagi Lakukan Tes HIV
Harian Banjarmasin Post Edisi Sabtu (1/12/2017) Halaman 1 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Persoalan HIV/AIDS hampir merata di Kalsel. Tiap daerah punya metode sendiri untuk lakukan cegah tangkal. Satu di antaranya dengan melakukan screaning. Banjarbaru sudah melakukannya.

“Bagi yang berperilaku berisiko, ayo berani tes HIV, gratis di Puskesmas. Berani menghadapi kenyataan dan berani berobat seumur hidup agar tetap sehat,” kata Edy Sampana, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Banjarbaru.

Adapun untuk eks lokalisasi Pembatuan karena sudah tutup, KPA Banjarbaru tak lagi melakukan tes di lokasi itu.

“Karena sudah tutup kami tidak lagi melakukan tes HIV di sana. Dulu kita tiga bulan sekali melakukan tes HIV, dan selalu ada yang positif. Sekarang temuan PSK yang positif hampir tidak ada,” bebernya.

Baca: Penderita Menyesal Pernah Sering Jajan, Ini Tiga Daerah Tertinggi Penderita AIDS di Kalsel

Data terbaru warga terinveksi HIV/AIDS dii Kabuparaten Banjar diungkap Iis Pusparina, Pengelola Program Penanganan HIV/AIDS Dinkes Banjar, dalam Rapat Koordinasi Komisi Penangulangan HIV/AIDS, Rabu (29/11).

Menurut Iis, tahun ini pihaknya intensif melakukan screning atau pemeriksaan terhadap warga binaan di Lapas Anak Klas II Martapura serta Lapas Khusus Narkotika Karang Intan serta screning terhadap ibu hamil. Tidak itu saja, populasi kunci yakni populasi, warga yang rentan penularan HIV/AIDS seperti komunitas waria, lelaki suka lelaki (LSL), GAI juga mereka lakukan.

Baca: Gawat, Pengidap HIV/AIDS di Kalsel 1.864 Orang, Kebanyakan Anak Muda

Hj Nurjanah, Konselor KPA Banjar mengaku pihaknya kesulitan memprogramkan pemeriksaan caten ini dikarenakan belum ada perdanya.

“Saat ini, baru bisa melakukan screning ibu hamil. Dasarnya, Peremenkes No 43/2016 tentang standar pelayanan minimal kesehatan. Kita belum bisa karena payung hukumnya tidak ada. Mudah-mudahan, sesegaranya disusun Perdanya,” kata Nurjanah. (lis/kur/wid)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help