BanjarmasinPost/

Berita Tanahlaut

Tiga Parpol di Tanahlaut Diminta Lakukan Perbaikan, Ini Kekurangannya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanahlaut menyampaikan pemeriksaan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilihan umum

Tiga Parpol di Tanahlaut Diminta Lakukan Perbaikan, Ini Kekurangannya
BANJARMASINPOST.co.id/mukhtar wahid
Penyerahan berkas pemeriksaan dokumen itu berlangsung di Aula Media Center Kantor KPU Kabupaten Tanahlaut, Jumat (1/12/2017). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanahlaut menyampaikan pemeriksaan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilihan umum (Pemilu) 2019 pasca putusan Bawaslu RI tingkat Kabupaten Tanahlaut.

Tempat penyerahan berkas pemeriksaan dokumen itu berlangsung di Aula Media Center Kantor KPU Kabupaten Tanahlaut, Jumat (1/12/2017).

Ketua KPU Kabupaten Tanahlaut, H Kamaruzzaman menjelaskan bahwa jumlah minimal keanggotaan sebagai persyaratan partai politik sebanyak 344 orang.

Menurut Kamaruzzaman dari tiga partai politik pasca putusan Bawaslu RI di Kabupaten Tanahlaut, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Republik (Republik).

Menariknya, rekapitulasi hasil pemeriksaan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu 2019, hanya PKPI Kabupaten Tanahlaut yang tidak memenuhi persyaratan.

Berdasarkan data keanggotaan PIPI Kabupaten Tanahlaut di sistem informasi partai politik (Sipol) berjumlah 414 anggota.

Kemudian data dukung yang diterima KPU Kabupaten Tanahlaut, KTA atau kartu tanda anggota partai PKPI sebanyak 155 orang dan KTP atau surat keterangan 146 orang.

Data dukung keanggotaan PKPI Kabupaten Tanahlaut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan atau nol. Itu karena disebabkan ganda dan Partai lain dan di internal.

"Sebab lainnya, tidak sesuai identitas KTA PKPI dengan KTP elektronik dan sebagian KTP non elektronik," katanya.

Kamaruzzaman berharap ketiga pimpinan partai politik yang menerima berkas pasca pemeriksaan KPU Tanahlaut agar segera melakukan perbaikan hingga batas akhir 15 Januari 2017.

Ketua PKPI Kabupaten Tanahlaut, Romansyah mengaku ada selisih data pada Sipol dengan data dukung di pihaknya. Ia juga merasa aneh dengan data dukung anggotanya yang banyak terdapat KTP non elektronik.

"Kami akan segera memperbaiki data tersebut,. Kendala lainnya banyak anggota kami yang belum punya KTP elektronik meskipun sudah perekaman," katanya. (BANJARMASINPOST.co.id/mukhtar wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Ernawati
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help