Berita Kotabaru

Wakil Rakyat Kotabaru Janji Berikan Perlindungan, Soal Nelayan Belum Dapat Alat Pengganti

Hamka mengakui, banyak nelayan yang tidak tercatat sebagai peneriman bantuan. Tidak terlepas setelah berpindahnya

Wakil Rakyat Kotabaru Janji Berikan Perlindungan, Soal Nelayan Belum Dapat Alat Pengganti
helriansyah
Ketua Komisi II DPRD Kotabaru Hamka Mamang 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Ketua Komisi II DPRD Kotabaru yang membidangi soal perikanan, Hamka Mamang membenarkan dari 4.000 lebih nelayan tradisional di Kotabaru hanya sebagian atau sekitar 1.000 yang menerima bantuan alat pengganti.

Hal itu, kata Hamka, sesuai yang disampaikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ke Dinas Kelautan Kabupaten. Dari 4.000 lebih nelayan tradisional khususnya mengunakan lampara dasar atau trawl mini hanya lebih seribu target diberikan.

Hamka mengakui, banyak nelayan yang tidak tercatat sebagai peneriman bantuan. Tidak terlepas setelah berpindahnya kewenangan Dinas Perikanan kabupaten ke provinsi.

"Dinas Perikanan kabupaten sebenarnya sudah menyampaikan ke provinsi dan pusat. Tapi apakah berpengaruhi terhadap anggarannya, sehingga Kotabaru tahun ini ditargetkan seribu sekian untuk tahap pertama. Dan, akan ada tahap kedua," katanya.

Hanya bantuan tahap kedua belum diketahui berapa jumlah nelayan di Kotabaru yang akan mendapatkan bantuan. Dari jumlah nelayan tersisa belum menerima bantuan.

Oleh karena itu, dengan semakin dekatnya batas waktu diberikan pemerintah terkait pemakaian alat tangkap lampara dasar atai trawl, pada awal pekan ini pihaknya di Komisi II akan mengadakan hearing. Menyusul ada surat dari salah satu lembaga sosial masyarakat (LSM).

"Hearingnya nanti hearing gabungan. DPRD Kotabaru dan Tanahbumbu, Dinas Kelautan kabupaten dua kota dan provins akan hearing," ujarnya.

Salah sati yang akan dibahas, tambah Hamka, mengenai nelayan yang belum menerima alat tangkap pengganti apakah mereka tetap boleh menggunakan lampara dasar atau trawl.

Antisipasi ini tegas Hamka, perlu dilakukan sebelum aturan diberlakukan sudah harus ada solusi bagi nelayan yang belum menerima alat tangkap pengganti.

Karena tidak menginginkan jika aturan diberlakukan, sementara tidak ada solusi sehingga nelayan menjadi korban dari konsekuensi hukum terkait larangan penggunaam lampara atau trawl.

Apakah nelayan belum dapat bantuan mendapatkan perlundungan? "Itu sudah pasti.Itu salah satu poin yang akan kami tekankan," katanya, kemarin.

Sebenarnya masyarakat nelayan belum bisa menerima aturan yang diberlakukan pemerintah. Tapi, mau tidak mau karena menjadi aturan apa boleh buat. (BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah)

Penulis: Herliansyah
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved