Ratusan Nelayan Unjuk Rasa ke Kantor Bupati dan DPRD, Ini yang Dituntutnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Ratusan nelayan dua Kabupaten Kotabaru dan Tanahbumbu melakukan aksi unjuk rasa damai ke kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru, Senin (4/12/2017) sekitar pukul 13.00 Wita.

Unjuk rasa ratusan nelayan juga dilakukan di depan kantor DPRD Kotabaru, untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan Dirjen Tangkap yanf mengeluarkan peraturan larangan alat tangkap seperti lampara dasar (trawl) selama ini digunakan nelayan.

Dalam aspirasinya ratusan nelayan yang diwakili Koordinator Lapangan (Korlap) unjuk rasa, Usman Pehero, selain menyayangkan adanya aturan larangan penggunaan alat tangkap tersebut, karena aturan itu dinilai menambah kesengsaran nelayan.

Tapi mereka menyuarakan aspirasi yang ditulis dalam sebuah karton, meminta agar Menteri Susi turun dari jabatan.

Baca: Wow! Pukulan Hook Kiri Ngannou Ini Calon KO Terbaik Tahun 2017

Baca: Ramalan 2018, Prabu Jayabaya Melihat Bakal Kembali Terjadi Tsunami?

Baca: Benarkah Saranjana Kota Gaib di Kotabaru yang Tak Kasat Mata, Begini Kisah-kisahnya

"Jokowi salah pilih Menteri. Turunkan Susi," tulisnya dalam sebuah karto yang ditenteng salah saeorang pengunjuk rasa.

Pantauan di lapangan, saat pengunjuk rasa melakukan aksi di di depan kantor Bupati Kotabaru sempat mengancam akam mesuk ke halaman kantor tersebut.

Pasalnya, pengunjuk rasa yang mulai 'terbakar' emosi, ditambah suasana terik matahari. Sementara tidak satu pun pejabat Pemkab Kotabaru menemui mereka.

"Kalau sudah perjalanan dinas rame-rame berangkat. Begitu giliran masyarakat yang datang tidak berani menemui," kata Usman disambut teriakan ratusan pengunjuk rasa.

"Kami ini yang sudah memilih," timpal salah satu pengunjuk rasa.

Suasana 'panas' yang sempat terjadi akhiknya meredam, setelah salah satu anggota Polres Kotabaru berusaha menenangkan pendemo.

"Tadi saya kami sudah bicarakan, wakil bupati bersedia menemui," katanya.
Tidak lama setelah itu, pengunjuk rasa pun bergerak bergeser ke kantor DPRD Kotabaru.

Sebelumnya Ketua Komisi II DPRD Kotabaru Hamka Mamang membenarkan, hari ini akan ada hearing nelayan terkait persoalan alat tangkap.

Hamka berjanji akan mencarikan solusi yang menjadi tuntutan nelayan saat hearing berlangsung.

(BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah)