Berita HSU

Kejari HSU Tangani Dua Perkara Korupsi, Begini Suasana Peringatan Hari Anti Korupsi Amuntai

alam memperingati Hari Anti Korupsi Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kejari HSU) menggelar apel yang diikuti oleh seluruh pegawai Kejaksaan.

Kejari HSU Tangani Dua Perkara Korupsi, Begini Suasana Peringatan Hari Anti Korupsi Amuntai
BANJARMASINPOST.co.id/reni kurnia wati
Kejari Amuntai bagi-bagi stiker Stop Korupsi di Hari Anti Korupsi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Dalam memperingati Hari Anti Korupsi Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kejari HSU) menggelar apel yang diikuti oleh seluruh pegawai Kejaksaan.

Usainya pegawai yang juga dipimpin oeh Kajari HSU Riyadi Bayu Kristianto membagikan sticker anti korupsi kepada pengguna jalan di pusat kota Amuntai.

Kajari HSU bahkan menempelkan sticker langsung ke pemilik kendaraan yang melintas. Pembagian stricker dilajukaan sebagai salahsatu sarana sosialisasi agar seluruh lapisan masyarakat mampu membentengi diri dan ikut mengawasi adanya penyalahgunaan keuangan dan jabatan. Baik di tingkat pemerintah daerah hingga ke tingkat desa.

"Kejaksaan juga telah memiliki program TP4D yang dapat difunakan semaksimal mungkin untuk aparat desa dalam penggunaan dana desa yang nilainya semakin besar," ujarnya.

Baca: Gaji Bidan dan Dokter di Kotabaru Belum Dibayar, Ini Alasan BKPPD

Baca: Allah SWT Melarang Membunuh 4 Binatang Ini, Begini Alasannya Menurut Para Ulama

Baca: Masih Ingat Ramalan Mbah Mijan 9 Desember Soal Tragedi Burung Besi? Terbaru Ini Kata Mbah Mijan

Untuk semakin memeriahkan peringatan hari anti korupsi, Kejari HSU juga menggelar lomba baca pidato bwrtemakan anti korupsi untuk tinggat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.

Lomba ini bakal diikuti oleh 13 pelajar di gedung Kantor Kejari HSU pada Rabu (13/12) nanti.

Saat ini Kejari HSU juga tengah menangani dua kasus penyalahgunaan jabatan dan anggaran dana desa yang masih dalam proses penyidikan.

Baca: Masih Ingat Ramalan Mbah Mijan 9 Desember Soal Tragedi Burung Besi? Terbaru Ini Kata Mbah Mijan

Satu kasus dari kepolisian mengenai perkara Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dan satu kasus penyalahgunaan dana desa yang merupakan hasil dari penyelidikan Kejari HSU.

"Kedua perkara akan memasuki tahap penuntutan pada Januari 2018, kedua perkara adalah kegiatan pada tahun 2015," ujar Kasi Pidsus Kejari HSU Bangun Dwi Sugiartono.

Bangun juga mengimbau kepada seluruh kepala desa untuk memperhatikan aturan dalam penggunaan dana desa. Jika terdapat permasalahan bisa berkonsultasi melalui TP4D yang merupakan program dari kejaksaan untuk memberikan pendampingan kepada aparat desa. (*)

Penulis: Reni Kurnia Wati
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help