Berita Kotabaru

Lebih 800 Usaha Walet Tidak Berizin, Ini Kendalanya

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kotabaru HM Maulidiansyah mengemukakan

Lebih 800 Usaha Walet Tidak Berizin, Ini Kendalanya
banjarmasinpost.co.id/herliansyah
HM Maulidiansyah 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kotabaru HM Maulidiansyah mengemukakan, lebih 800 usaha rumah walet tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kotabaru tidak mengantongi izin.

Akibat tidak satupun pengusaha walet memiliki izin, bukan hanya nol persen pendapatan daerah di sektor itu. Namun dikarenakan tidak ada dasar untuk pemerintah daerah menarik pajak terkait pengelolaannya.

"Karena tidak berizin, kalau tarik pajaknya berarti pungli (pungutan liar)," ujar Maulidiansyah, kemarin.

Tidak bisa dilakukan penarikan pajak pengelolaan walet disebabkan, karena ribetnya proses pembuatan perizinan yang diatur dalam peraturan daerah (Perda) nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Baca: Liburan Akhir Tahun di Banjarmasin? Jangan Lupa ke Beberapa Tempat Ini

Pasalnya, tambah Maulidiansyah, selama masih mengacu perda tersebut, pihaknya tidak pernah memproses atau mengeluarkan izin pengusahaan sarang walet. Lantaran persyaratannya sangat sulit dilengkapi oleh pengusaha.

Sebab dipersyaratkan di antaranya harus ada tenaga ahli, tenaga teknis yang memiliki keahlian dibidang sarang burung walet.

Disamping harus ada tim penilai dari pemerintah daerah. Melakukan penilaian sebelum diterbitkan izin pengusahaan.
"Seperti spesifikasi bangunan dan sebagainya juga salah satu yang menghambat memberikan izin," ucapnya.

Karena itu, Maulidiansyah, mengharapkan dengan adanya perubahan/revisi isi perda nomor 11 tahun 2013 yang lebih merpermudah prosesnya, para pengusaha dapat kembali mengajukan kembali pembuatan perizinan atas pengusahaan sarang walet yang sudah berjalan lama.

Baca: Nikita Mirzani Blak-blakan Membongkar Kisah Hidupnya, Penasaran? Tunggu Kehadirannya di Kota Ini

"Dan, kita bisa mendapatkan penghasilan dari pajak asli daerah," jelasnya.

Upaya mempercepat implementasi perda telah direvisi, tambah Maulidiansyah, mulai beberapa hari lalu, pihaknya sudah turun ke lapangan.

"Kami akan berikan pelayanan di tempat untuk proses pembuatan izin," tandasnya.

Penulis: Herliansyah
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved