Kriminalitas Hulu Sungai Tengah

Akhirnya Mantan Kadisdik HST Ini Dijebloskan ke Rutan Barabai, Ini Dugaan Daftar Kesalahannya

Penahanan dilaksanakan Rabu (13/12/2017), sekitar pukul 02.00 Wita, begitu penyidik Kejaksaan Negeri HST selesai memeriksanya.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI- Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, akhirnya di tahan, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Al Hidayah di Kecamatan Haruyan.

Penahanan dilaksanakan Rabu (13/12/2017), sekitar pukul 02.00 Wita, begitu penyidik Kejaksaan Negeri HST selesai memeriksanya.

Dia Udini, dibawa ke rumah tahanan Barabai, dengan alasan untuk memperlancar proses hukum selanjutnya.

Setelah 20 hari masa penahanan, Mantan Kepsek SMA PGRI Barabai itu pun bakal dibawa ke Banjarmasin untuk menjalani persidangan. Saat hendak dibawa ke mobil Dia Udini didampingi empat orang jaksa dan penasihat hukumnya.

Baca: NEWSVIDEO : Polisi Dan Warga Bergotong Royong Mencari Reruntuhan Jembatan

Baca: Proyek Kerukan di Pelaihari Ini Dipertanyakan, Warganet: Jalan Danau Permai Kerap Terendam

Wajahnya terlihat tertekan, bahkan tak bersedia memberi tanggapan atas pertanyaan wartawan soal stastus penahanannya tersebut. Dia pun buru-buru naik ke mobil Avansa, yang membawanya, tanpa didampingi pihak keluarga.

Hanya kuasa hukumnya Husrani Nuur yang memberi pernyataan singkat. Husrani menyatakan, pihaknya menghormati keputusan Kejari HST, sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk hal tersebut. “Upaya kami, akan mengajukan surat penangguhan penahanan, serta pengalihan status klien kami,”kata Husrani. Diapun menyatakan, ingin proses hukum terhadap kliennya itu berjalan cepat.

Kepala Kejaksaan Negeri HST, Wagiyo Santoso, melalui Kepala Seksi Intel, Arif Fatchurrohman, mengatakan perkara yang menjerat dia Udini, berawal dari dugaan penyalahgunaan kebijakan dalam menyertakan modal di APBD Kabupaten HST pada Dinas Pendidikan Kabupaten HST.
Pos anggaran tersebut, untuk membangun ruang kelas SMK yang bernaung di bawah Yayasan At Tin Murakata pada tahun 2012 silam.

Selain menetapkan mantan Kadisdis tersebut sebagai tersangka, Kejari HST juga menetapkan mantan Bupati HST H Harun Nurasid, Mei 2017 lalu.

Diduga, penyertaan modal tersebut tanpa melalui proses penganggaran, proses Rencana Kerja, Renstra dan Musrenbang. Penganggaran itu hanya disampaikan saat pembahasan bersama Badan anggaran DPRD HST.

Sempat menimbulkan pro kontra, di kalangan DPRD dan Pemkab HST, namun akhirnya tetap dilaksanakan.

Kejari HST, telah memeriksa 46 saksi. Adapunkerugian uang Negara akibat penyalahgunaan kebijakan tersebut, sekitar Rp1,7 miliar.

Dijelaskan, sebelum status kepemilikan tanah jelas, dana untuk pembangunan ruang kelas tersebu

Penulis: Hanani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help