Suap Hubla

Paspampres Jokowi Dibawa-bawa Sebagai Pengguna Uang Suap untuk Kemenhub

Mantan Dirjen Perhubungan Laut (nonaktif) Kemenhub Antonius Tonny Budiono membuat pengakuan mengejutkan tentang penggunaan uang suap

Paspampres Jokowi Dibawa-bawa Sebagai Pengguna Uang Suap untuk Kemenhub
Dirjen Perhubungan Laut (nonaktif) Kemenhub Antonius Tonny Budiono berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/10/2017). Antonius Tonny Budiono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adiputra Kurniawan terkait dugaan suap perijinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2016-2017.(ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Mantan Dirjen Perhubungan Laut (nonaktif) Kemenhub Antonius Tonny Budiono membuat pengakuan mengejutkan tentang penggunaan uang suap.

Dia menggunakannya untuk berbagai hal, salah satunya untuk membiayai operasional Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Hal itu dikatakan Tonny saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/12/2017).

Tonny bersaksi untuk terdakwa Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan.

Baca: Duh, Artis Cantik Bintang FTV Ini Tuliskan Suaminya Ijab Qabul dengan Wanita Lain

Baca: Jadwal Liga Spanyol Pekan 17, El Clasico Real Madrid Vs Barcelona Bakal Siaran Langsung SCTV

Baca: Klub Raksasa Italia Berebut Striker Nganggur Milik Barcelona

Baca: Gaji Evan Dimas Termahal di Liga Malaysia, Kalahkan Gaji Pemain dari Amerika Latin

Awalnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan, apakah Tonny pernah memberikan uang 10.000 dollar Amerika Serikat kepada Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mauritz H M Sibarani.

Menurut jaksa, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Tonny mengaku memberikan uang Rp 100 hingga Rp 150 juta kepada Mauritz, untuk diberikan kepada Paspampres.

Keterangan itu dibenarkan oleh Tonny.

"Itu benar. Itulah yang saya katakan ada kegiatan yang tidak ada dana operasionalnya," ujar Tonny kepada jaksa KPK.

Menurut Tonny, setiap ada acara, seperti kegiatan peresmian yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Kementerian Perhubungan, pihak pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana operasional untuk Paspampres.

Adapun, uang-uang yang diberikan itu berasal dari kontraktor dan rekanan yang mengerjakan proyek di bawah Ditjen Perhubungan Laut. (*)

Editor: Royan Naimi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help