Krisis Identitas

DI Madinah, masyarakat muslim terus bertambah, sehingga terasa sulit memanggil mereka yang bertebaran di seantero kota

Krisis Identitas
Kaltrabu
KH Husin Naparin 

Oleh: KH HUSIN NAPARIN
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalsel

DI Madinah, masyarakat muslim terus bertambah, sehingga terasa sulit memanggil mereka yang bertebaran di seantero kota untuk mendirikan salat berjemaah. Nabi SAW memanggil para sahabat untuk bermusyawarah mengatasi hal ini.

Ada yang mengusulkan, jika waktu salat tiba dibunyikan saja lonceng. Nabi menjawab, “Bunyi lonceng adalah panggilan bagi umat Nasrani.” Lalu ada yang mengusulkan agar dibunyikan terompet. Nabi menjawab, “bunyi terompet adalah panggilan bagi umat Yahudi.” Ada lagi yang mengusulkan dinyalakan api unggun, Nabi berkata, “api unggun adalah panggilan bagi orang-orang Majusi.” (Subul As-Salam Juz 1, hal.171).

Dari jawaban Nabi SAW tersebut, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa Beliau menginginkan agar umat Islam mempunyai identitas tersendiri dari umat lainnya.

Akhir-akhir ini, nampaknya umat Islam ditimpa krisis identitas. Terjadi fenomena di masyarakat, dimana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan menggunakan atribut dan atau simbol keagamaan non muslim yang berdampak pada syiar keagamaan mereka.

Hal ini diperparah lagi, karena mereka bekerja di perusahaan atau tempat bekerja yang dimiliki oleh non-muslim. Untuk memeriahkan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha, seperti hotel, supermarket, departemen store, restoran dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-muslim.

Seorang muslim yang tebal gairah Islamnya menjadi bingung, sehingga muncul pertanyaan tentang hukum seorang muslim menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Sehubungan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat memutuskan fatwa bahwa 1) Mengunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram. 2) Mengajak dan atau memerintahkan penggunaan atribut non-muslim adalah haram.

Fatwa ini ditetapkan di Jakarta dan berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 14 Rabi’ul Awwal 1437 H / 14 Desember 2016 M, ditandatangani ketua Komisi Fatwa MUI, Prof Dr H Hasanuddin AF MA dan sekretaris Dr HM.Asrarun Ni’am Sholeh MA. (Fatwa ini nomor 56 tahun 2016).

Dalam fatwa ini yang dimaksud atribut keagamaan, adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu suatu agama dan/umat beragama tertentu, baik terkait keyakinan ritual ibadah maupun tradisi dari agama tertentu.

Keputusan fatwa ini ditetapkan setelah mengingat enam ayat Alquran dan lima Hadits Nabi SAW, dan kaidah sadd al-dzari’ah dengan mencegah sesuatu perbuatan yang lahiriyahnya boleh akan tetapi dilarang karena dikhawatirkan akan mengakibatkan perbuatan yang haram, yaitu pencampuradukan antara hak dan bathil; dan qaidah fiqhiyah, Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashaalih, artinya mencegah kemaksadatan lebih didahulukan atau diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

Fatwa juga memperhatikan sejumlah pendapat para imam, yaitu Imam Khatib Al-Syarbini, Jalaluddin As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Haitami, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dan Mulla Ali Al-Qari.

Fatwa juga merekomendasikan, umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama serta tidak mencampuradukan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.

Umat Islam agar menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama; agar memilih jenis usaha yang baik dan halal serta tidak memproduksi, memberikan, dan/memperjual-belikan atribut keagamaan non-muslim. Disamping itu direkomendasikan pula agar pimpinan perusahaan menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya.

Selain itu, seyogianya pemerintah memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syariat agamanya secara murni dan benar serta menjaga toleransi beragama; disamping itu pemerintah wajib mencegah, mengawasi dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan (termasuk ikatan kontrak kerja) dan/melakukan ajakan, pemaksaan dan tekanan kepada pegawai atau karyawan muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help