Berita Jakarta

Presiden Jokowi Teken Perpres tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, Ternyata Begini Isinya

Perpres tersebut diterbitkan 11 Desember 2017 dan berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 12 Desember 2017

Presiden Jokowi Teken Perpres tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, Ternyata Begini Isinya
Istimewa
Presiden Joko Widodo. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Perpres tersebut diterbitkan 11 Desember 2017 dan berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 12 Desember 2017 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

BPKH merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rilis Laman Setkab, Rabu (20/12/2017), BPKH bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Baca: Mark Zuckerberg Diberi Penghargaan Pemberi Informasi Palsu, Terkait Suksesi Donald Trump

Jadi, BPKH berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota. Ia memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota, seperti tercantum di pasal 4 ayat (1,2) Perpres tersebut.

Adapun organ BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Anggota Badan Pelaksana, menurut Perpres ini, diangkat untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Adapun Dewan Pengawas, menurut Perpres ini, terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur profesional.

Halaman
123
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help