Hindari Main Sulap Penerimaan ASN

Mereka melihat sebagian pegawai asyik bermain permainan itu, entah pagi atau siang. Seakan tak banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Hindari Main Sulap Penerimaan ASN
BPost Cetak
Ilustrasi 

SANTAI, bisa sambil main catur, solitaire atau lainnya. Kalimat ini kerap terdengar dari mulut warga ketika datang ke kantor pemerintahan. Mereka melihat sebagian pegawai asyik bermain permainan itu, entah pagi atau siang. Seakan tak banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Tak heran jika kemudian ada pula yang menyebut kantor pemerintahan kebanyakan pegawai. Namun pihak pemerintahan tentu membantah, menolak dikatakan santai. Sebaliknya mengklaim justru kekurangan pegawai karena bertahun-tahun tidak pengangkatan pegawai negeri.

Mengenai aparatur sipil negara (ASN), beberaapa hari lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil kinerja pegawai yang kadang justru lebih sibuk pada kegiatan pembahasan dan koordinasi program pembangunan yang berdampak pada besarnya anggaran yang terkuras. Padahal mekanismenya bisa lebih disederhanakan sehingga kegiatan bisa lebih difokuskan pada subtansi utama yakni kegiatannya.

Belakangan ini Pemprov Kalsel juga disoroti publik terkait anggaran. Penyebabnya karena Sebagian besar anggaran daerah justru banyak terkuras untuk belanja pegawai seperti gaji dan perjalanan dinas.

Karenanya, efisiensi anggaran menjadi spirit yang sering digaungkan. Bahkan hal ini bisa dikatakan menjadi tuntutan rakyat. Namun sepertinya banyak pegawai yang kebal mendengar tuntutan rakyat, desakan rakyat, dan bahkan ancaman sekali pun.

Kini, pemerintah pusat sedang mempersiapakan penerimaan calon ASN (CPNS). Tentu saja ini disambut gembira pemerintah daerah dimana pun karena seakan beban kerja yang sangat berat yang dipikul bertahun-tahun akibat kekurangan pegawai, akan segera teratasi.

Namun, rakyat juga menaruh curiga di balik rencana penerimaan ASN karena bisa membuka peluang bagi pejabat untuk berlaku curang. Memberi analisis meyakinkan bahwa di daerahnya sangat memerlukan tambahan pegawai padahal hanya rekayasa atau muslihat supaya anak, keluarga atau kerabat, bisa menjadi ASN.

Lalu, siapa yang harus mengawasi supaya praktik kotor seperti itu tidak terjadi? Celakanya, di daerah tidak ada. Hanya super kejelian di tingkat kementerian yang bisa mengoreksinya, yang bisa menganulirnya.

Katakan lah suatu daerah mengajukan usulan penambahan 1.000 ASN baru, padahal idealnya hanya 500 pegawai. Nah, sisanya (500 orang) itulah yang dicurigai sebagai permainan oknum untuk memasukkan anak dan kerabatnya menjadi ASN.

Jika kemudian nanti angka-angka besar yang diusulkan itu tetap lolos, warjar kalau warga menyindir dan berucap sebagian ASN asyik main catur atau solitaire. Wajarl kalau ada yang mengritisi besarnya belanja pegawai yang jauh melampaui belanja untuk keperluan rakyat.

Ironisnya, rakyat menginginkan fasilitas sederhana pun tidak bisa dipenuhi pemerintah. Harapan jembatan yang rusak di kampung segera diperbaiki pun sulit atau lama ditangani pemerintah. Puskemas yang ambruk pun juga tak kunjung bisa segera diperbaiki.

Penyebabnya klise, pemerintah selalu berkata anggaran minim. Kenyataannya uang daerah memadai tapi banyak terkuras untuk membayar gaji pegawai. Kalau keinginan rakyat saja sulit dipenuhi, pemerintah jangan justru main ‘sulap’ penerimaan ASN. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved