Soal Isu SARA

Pada masa Orde Baru, SARA adalah barang haram, tidak boleh dipakai untuk menyudutkan satu pihak ke yang lain. Kalau dilanggar hukumannya berat.

Soal Isu SARA
Dok BPost
Pramono BS 

Oleh: Pramono BS

DI suatu pagi tepatnya tanggal 25 Desember 2017, sebuah desa di Jawa Tengah yang biasanya sepi mendadak ramai. Ratusan warga desa berdiri berjajar di tempat terbuka, kemudian warga yang lain menyalami satu per satu. Yang sudah ketularan budaya kota ya pakai cipika-cipiki, anak-anak milenial pakai tos dan yang lain cukup salaman sambil bergurau.

Peristiwa itu terjadi di Dusun Losari, Desa Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Rupanya hari itu mereka merayakan Natal bersama. Yang beragama Islam menyalami tetangga-tetangganya yang merayakan Natal.

Pemandangan seperti ini terjadi rutin paling tidak dua kali setahun. Pada hari Idulfitri yang umat kristiani memberi selamat pada yang merayakan lebaran, sebaliknya pada hari Natal yang muslim menyalami yang merayakan Natal. Sesudah itu mereka makan bersama yang dibawa sendiri-sendiri dari rumah. Hangat, akrab, penuh canda dan persaudaraan seperti yang terjadi minggu lalu.

Sementara itu di Jakarta dan kota lain polisi dibantu TNI berjaga di setiap sudut gereja untuk mengamankan misa yang diikuti para penganut agama nasrani. Suasana terasa tegang mengingat pengalaman tahun-tahun lalu. Terasa kontras sekali. Masih untung umat muslim khususnya dari Gerakan Pemuda Ansor (Ormas pemuda Nahdatul Ulama atau NU) ikut terjun bersama TNI dan Polri sehingga suasana lebih cair, tidak mencekam. Lebih untung lagi karena masyarakat sudah dewasa, tak mudah terprovokasi.

Diakui atau tidak ini ada pengaruhnya dengan sisa-sisa politik yang diangkat saat Pilkada DKI Jakarta. Politik SARA (Suku, agama, ras dan antargolongan) telah membawa umat terbelah, kalau hanya dalam pilihan tidak jadi soal tapi ini mengarah pada retaknya persaudaraan.

Karena itu apa yang terjadi di Dusun Losari, Ambarawa, patut diapresiasi. Di sana warga muslim dan nasrani jumlahnya berimbang tapi sejak dulu mereka rukun. Tak mudah terpengaruh oleh berbagai pemberitaan media elektronik, internet atau media sosial lain.

Pada masa Orde Baru, SARA adalah barang haram, tidak boleh dipakai untuk menyudutkan satu pihak ke yang lain. Kalau dilanggar hukumannya berat.

Disayangkan bahwa belakangan hal itu diangkat ke permukaan. Tentu bukan orang awam yang melakukannya, meski polisi tidak pernah bisa menangkap pelakunya. Ini pulalah yang dikhawatirkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa terjadi pada pilkada serentak. Jangan sampai Pilkada yang akan digelar Juni 2018 dan Pilpres 2019 diwarnai politik SARA.

Pernyataan ini ditegaskan lagi oleh Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Bahkan Presiden Joko Widodo pun ikut menyampaikan hal yang sama. Mereka minta semua pihak mewaspadai munculnya isu SARA karena dampaknya cukup luas.

Halaman
12
Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved