Pencurian Energi Listrik

Seorang warga Kota Banjarmasin menemui penulis, bahwa ia telah membeli sebuah rumah kecil sejak beberapa waktu yang lalu di daerah Kompleks

Pencurian Energi Listrik
dok BPost
KH Husin Naparin

Oleh: KH HUSIN NAPARIN
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalsel

Nabi SAW bersabda yang artinya, “Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri sebutir telor, maka dipotong tangannya dan mencuri tali dipotong tangannya.” (HR Bukhari Muslim). Dalam hadis qudsi Allah SWT bersabda, “Wahai para hamba-Ku, sungguh Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi.” (HR Muslim).

Diriwayatkan, Usamah anak angkat kesayangan Nabi meminta pengampunan kepada Rasulullah SAW tentang seorang yang mencuri, lalu Rasulullah SAW bersabda, “Bahwasanya binasa orang-orang sebelum kamu disebabkan karena mereka melaksanakan hukuman hanya kepada orang-orang yang hina dan mereka tidak melaksanakannya kepada orang-orang bangsawan. Demi yang jiwaku dalam kekuasaan-Nya, jika seandainya Fatimah yang melakukannya pasti aku potong tangannya.” (HR Bukhari).

Seorang warga Kota Banjarmasin menemui penulis, bahwa ia telah membeli sebuah rumah kecil sejak beberapa waktu yang lalu di daerah Kompleks HKSN Banjarmasin. Awal Desember yang lalu rumahnya itu terkena razia penggunaan listrik, aliran listrik diputus dan KWH dicabut. Apa pasal?

Ternyata rumah yang dibelinya itu, oleh pemilik asalnya pernah disewakan kepada penyewa. Penyewa itu mencuri energi listrik lewat aliran lain untuk menambah daya yang tidak diketahui oleh yang punya rumah. Warga yang membeli rumah itu juga tidak mengetahui, karena aliran itu sudah diputus oleh penyewa; dan ia (si pembeli) tidak menggunakannya. Pemilik rumah baru bisa mendapatkan aliran listrik dan pemasangan KWH jika membayar tujuh juta rupiah sebagai denda pemakaian penyewa dahulu.

Pemilik rumah baru minta bantuan kepada pemilik rumah asal, karena merasa tidak mencuri energi listrik di rumah itu. Tetapi pemilik rumah tidak mau membantu walaupun hanya separu yang diminta karena mengatakan, rumah itu sudah dijual. Inilah yang terjadi di masyarakat, pemilik baru rumah itu terpaksa gigit jari, pinjam sana pinjam sini untuk mendapatkan aliran listrik/KWH yang baru.

Hal ini satu bukti bahwa pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat; karenanya jajaran pimpinan PLN mengajukan permohonan fatwa kepada MUI.

Komisi Fatwa MUI Pusat setelah mengingat sejumlah ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi serta kaidah fiqhiyah serta pendapat para ulama dari berbagai pihak, tanggal 6 April 2016, memutuskan menetapkan fatwa tentang pencurian energi listrik.

Pertama, yang dimaksud pencurian tenaga listik dalam fatwa ini adalah penggunaan/pemanfaatan energi listrik yang bukan menjadi haknya secara sembunyi, baik dengan menambah watt, mempengaruhi batas daya, mempengaruhi pengukuran energi, maupun perbuatan lain yang illegal.

Kedua, ketentuan hukum: 1) Pencurian energi listrik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram. 2) Membantu dengan segala bentuknya dan/atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik hukumnya haram. 3) Setiap orang dilarang melakukan, membantu dengan segala bentuknya dan/atau membiarkan terjadinya pencurian listrik.

Ketiga, fatwa juga merekomendasikan : 1) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan listrik yang terjangkau bagi seluruh warga sesuai kebutuhan secara berkeadilan. 2) Pemerintah terus mensosialisasikan larangan dan dampak negatif pemakaian listrik secara illegal ditimbulkan, baik ekonomi maupun sosial. 3) PLN perlu melakukan langkah-langkah promotif, preventif dan kuratif, dengan melibatkan ulama dalam menjaga dan mengamankan kelistrikan untuk didayagunakan kepada seluruh masyarakat.

Selain itu, 4) Aparat perlu melakukan penindakkan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu, baik terhadap anggota masyarakat maupun korporasi yang melakukan pemakaian listrik secara illegal, termasuk pihak yang memfasilitasinya. 5) Masyarakat dihimbau untuk menggunakan listik secara legal, hemat, dan berdayaguna. 6) Seluruh masyarakat dan harus mencegah dan memberantas praktik pemakaian listrik secara illegal.

Keempat, fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan 27 Jumadil Akhir 1437 H/6 April 2016; ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa Prof H Hasanuddin AF dan sekretarisnya HM Asrorun Ni’am Sholeh, dengan catatan jika ternyata dibutuhkan perbaikan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya; Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved