Berita Kotabaru

Sekda Kotabaru Said Minta Inspektorat Audit Soal Nihilnya Retribusi PPI Kotabaru

Nihilnya pemasukan ke daerah soal retribusi sektor tersebut menjadi perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotabaru

Sekda Kotabaru Said Minta Inspektorat Audit Soal Nihilnya Retribusi PPI Kotabaru
BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah
Lokasi pangkalan pendaratan ikan (PPI) Kotabaru. Sektor ini untuk 2017 tidak menyumbangkan retribusi ke daerah. Berdasarkan data BPPRD Kotabaru pendapatan di sektor itu nol persen. Foto dirilis Jumat (5/1/2018) 

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Retribusi kegiatan sandar dan bongkar ikan di pangkalan pendaratan ikan (PPI) Kotabaru pada 2017 yang nihil alias nol persen jadi perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotabaru Drs Said Akhmad MM.

Said ditemui usai rapat dengan seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkab Kotabaru, menegaskan melalui inspektorat melakukan pemeriksaan ke intansi terkait.

"Kita kan punya inspektorat untuk mengaudit. Dan, bila ada hal-hal lain tolong informasikan ke kami siapa. Kalau ada oknum-oknum atau ASN (aparatur sipil negara) kita silakan laporkan ke kami," tegas Said.

Baca: Beruntung, Nyono Sarta Raih Honda Mobilio dari Gemilang Pusat Bahan Bangunan, Begini Katanya

Baca: Pengacara Ungkap Ihwal Gugatan Cerai Ahok untuk Vero Dilayangkan ke Pengadilan

Baca: Sewaktu Badali dalam Kandungan, Guru Sekumpul Didatangi Rasulullah dan Datu Kelampayan

Baca: Terbang Kelas Bisnis, Bawa Bayi Setahun, Sisca Kecewa Diperlakukan Begini di Bandara Syamsudin Noor

Apalagi, jelas Said, upaya pencegahan terhadap pelanggaran berkaitan dengan keuangan, Pemkab Kotabaru melalui Pemprov Kalsel telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU).

Tidak menginginkan lagi dalam pelaksanaan tugas menyalahi-nyalahi aturan. Karena dilakukannya MoU dengam KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang sekaligus menyosialisasikan, ini merupakan upaya pencegahan termasuk gratifikasi.

Said menambahkan, menjadi indikator persoalan retribusi di PPI tidak terlepas dari tarik ulurnya pengelolaan antara dinas kelautan dan perikanan kabupaten dengan provinsi.

Terjadinya tarik ulur wewenang pelimpahan Undang-Undang nomor 23 tentang Pemerintah Daerah.

"Ini yang masih tarik ulurnya. Nanti kita singkronkan dengan provinsi bagaimana memanfaatkan retribusi di PPP," ujarnya.

Apakah benar-benar mutlak dikelola kabupaten atau provinsi. Karena tarik ulurnya pengelolaan PPI selain penyebab nol persen pemasukan daerah soal retribusi, juga mengakibatkan pengelolaan PPI yang tidak maksimal.

Karena itu, saat ini pihaknya juga menyelesaikan tentang aset menjadi kewenangan provinsi dan mana wewenang kabupaten. Disusulkan dengan dilakukan penanda tangan.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Riza Ahyani yang diminta tanggapannya terkait harus dilakukanya audit mengenai tidak adanya retribusi kegiatan sandar dan bongkar ikan, mengatakan pihaknya menunggu peritantah pimpinan.

"Karena ini sudah diketahui oleh masyarakat, bagaimana nanti tindak lanjutnya akan ditindak lanjuti inspektorat," tandas Riza.

Penulis: Herliansyah
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help