BanjarmasinPost/

Berita HST

Izin Produksi Perusahaan Tambang Ini Terbit, Dinas LH HST Usul Sekda Tanyakan ke Menteri ESDM

Rapat terakhir di Swiss Bell Hotel, 14 Juni 2017 lalu, pihak Kementerian ESDM mengakui belum memiliki Amdal untuk di Blok Batutangga

Izin Produksi Perusahaan Tambang Ini Terbit, Dinas LH HST Usul Sekda Tanyakan ke Menteri ESDM
ESDM.go.id
(Ilustrasi) Tambang batu bara. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI- Keluarnya surat keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) PT Mantimin Coal Mining (MCM) menjadi tahap kejadian operasi produksi, juga membingungkan Pemkab Hulu Sungai Tengah.

Masalahnya, Pemkab HST tak pernah diundang untuk penandatangan Amdal ersebut.

Oleh karena itu PLT Kepala PLt Kepala Dinas LIngkungan Hidup dan Kehutanan HST, Muhammad Yani mengusulkan Wabup atau Sekda menanyakan langsung ke Kementerian ESDM terkait hal itu.

Muhammad Yani mengatalan, rapat terakhir di Swiss Bell Hotel, 14 Juni 2017 lalu, pihak Kementerian ESDM mengakui belum memiliki Amdal untuk di Blok Batutangga. Yang ada baru di Blok Upau, Kabupaten Tabalong, sehingga belum bisa menggarap di HST.

Baca: Tak Pernah Tandatangan, Dinas LH HST Bingung Menteri ESDM Terbitkan Izin Produksi Perusahaan Ini

Saat rapat itu, kami menyampaikan keberatan wilayah HST ditambang, sesuai aspirasi berbagai elemen masyarakat. Antara lain LSM yang bergerak di bidang Ligkungan, Petani yang tergabung dalam KTNA, serta Walhi Kalsel,” kata Yani.

Disebutkan, selain dari ESDM, rapat koordinasi itu juga dihadiri dari pihak Kementerian Kemaritiman, Dinas Pertambangan dan DInas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, serta DInas Lingkungan Hidup HST.  

Yani  juga menyatakan tak yakin Komisi Penilai Amdal Pemprov Kalsel  memberikan izin amdal tersebut. Saat itu dari Pemprov sendiri hadir dan mengetahui sikap Pemkab HST, serta adanya aspirasi penolakan wiilayah resapan air HST tersebut dirambah penambangan. Kementerian saat itu, kata Yani menyatakan memahami aspirasi tersebut.

Baca: Salat Namun Tak Khusyuk dan Pikiran Melayang-layang? Coba Saja Cara Mudah ini Agar Ibadah Fokus

Dia pun menduga, izin produksi yang dikeluarkan Menteri ESDM untuk PT MCM  tersebut, satu paket dengan izin lainnya yang meliputi Kabuaten Balangan dan Tabalong yang sudah mendapatkan izin amdal.

“Ini juga terjadi saat Menteri ESDM mengeluarkan keputusan yang sama untuk PT Antang Gunung Meratus (AGM). Saat itu, juga keluar keputusan serupa. Tapi hanya Hulu Sungai Selatan dan Tapin yang bisa digarap. Sedangkan HST, belum ada amdalnya,”beber Yani.

Meski demikian, jelas dia Pemkab HST tetap harus waspada dengan tetap mempertahankan wilayah Bumi Murakata dari penambangan bersama masyarakat.

“Untuk itu, kami usulkan Wabup, atau Sekda atau Asisten menanyakan langsung soal SK operasi produksi tersebut ke pihak kementerian, apakah keputusan itu juga berlaku bagi HST. Sebab, sesuai pasal 3 di surat keputusan tersebut, syaratnya tetap harus mengantongi izin amdal,”katanya. (banjarmaaipost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help