Berita Banjarmasin

Organda Minta Pergub Taksi Online Disertai dengan Sanksi Tegas, Ini Tujuannya

Rencana keluarnya perarturan gubernur (pergub) Kalsel soal taksi online Januari ini diharapkan disertai sanksi tegas.

Organda Minta Pergub Taksi Online Disertai dengan Sanksi Tegas, Ini Tujuannya
Banjarmasinpost.co.id/Edi Nugroho
Asqolani, Ketua Organda Kota Banjarmasin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Rencana keluarnya perarturan gubernur (pergub) Kalsel soal taksi online pada Januari ini diharapkan disertai dengan sanksi tegas, berupa penindakan dan dianggarkan dari pemda soal penindakan tersebut.

"Seiring Pergub taksi online keluar seharusnya ada sanksi yang tegas juga," kata Ketua Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Kota Banjarmasin, Asqolani, Kamis (11/1/2018).

Menurut Asqolani, pergub Kasel ini nantinya akan menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek itu berlaku mulai 1 November silam.

"Jika tak ada ketegasan dari Pemprov Kalsel soal taksi online, sama saja taksi online tak menghargai daerah," katanya.

Baca: Ini Kronologi Keributan di Bandara Syamsudin Noor, Diduga Sopir Taksi Online Korban Dikerumuni

Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Kalsel Rusdiansyah, berjanji peraturan gubernur soal taksi online itu akan dikeluarkan pada Januari ini sehingga nantinya akan dilampirkan taksi online wajib memilik SIM Umum, uji KIR, wajib stiker, proses pendaftaran kendaraan ke badan usaha, dan izin resmi Gubernur.

"Secepatnya akan kita keluarkan pergub soal taksi online. Mudah-mudah minggu depan pergubnya sudah keluar," kata Rusdiansyah.

Baca: Bocoran Pergub yang Dikeluarkan Paman Birin Soal Taksi Online di Kalimantan Selatan

Menurut Rusdianyah, begitu pergub keluar, maka semua aplikasi taksi online wajib urus izin ke Pemprov Kalsel. Saat ini Pemprov Kalsel tengah menggodog kuota taksi online di Kalsel berdasarkan jumlah pendudul dan luas wilayah.

"Setelah pergub keluar, baru izinya lewat Sistem Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)," katanya.

Halaman
12
Penulis: Edi Nugroho
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help