BanjarmasinPost/

Taksi Online Belum Taati Aturan, Padahal Pemerintah Sudah Siapkan Ini

Ribuan taksi online (daring) di Banjamasin, Banjarbaru dan Martapura, dinilai tak mentaati Peraturan Menteri Perhubungan

Taksi Online Belum Taati Aturan, Padahal Pemerintah Sudah Siapkan Ini
Banjarmasinpost.co.id/Rahmadhani
Para supir taksi konvensional protes dan menolak kehadiran taksi online 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ribuan taksi online (daring) di Banjamasin, Banjarbaru dan Martapura, dinilai tak mentaati Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yan berlaku mulai 1 November 2017 lalu.

Hingga kini, belum ada pengemudi taksi online mengurus izin ke Dinas Perhubungan Kalsel.

"Payung hukumnya sudah ada, Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. Tapi tak ada satu pun aplikasi online di Kalsel mengurus izin ke Pemprov Kalsel. Saya sudah cek ke Kepala Dishub Rusdiansyah,” kata Asqolani, kerua Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Kota Banjarmasin, Rabu (10/1).

Dijelaskan dia, data terakhir pihak Gocard saat rapat koordinasi dengan Polda Kalsel jumlahnya sudah 2.000-an, dan itu belum jumlah dari Grab dan Uber.

Asqolani menyebut para sopir darin itu tak turun semua karena hanya beroperasi pada Sabtu dan Minggu seperti PNS, polisi dan anggota TNI yang nyambi jadi sopir taksi online.

Menurut dia, payung hukum sudah ada yakni Permen No 108, dan yang belum ada tinggal Peraturan Gubernur (Pergub). Permenhub No 108/2017 itu berlaku mulai 1 November dan disosialisasikan selama tiga bulan hingga 1 Februari 2018 mendatang.

"Sebelum aturan itu ditetapkan secara tegas melalui Pergub, ada tiga poin yang diatur oleh Pemrov Kalsel, yakni kuota, batas wilayah, dan tarif atas bawah," urai Asqolani.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help