Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender

Dalam telusuran tercatat adanya group media sosial Facebook (FB) Gay Athena Banjarmasin, Gay Banjarmasin

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender
dok BPost
KH Husin Naparin

Oleh: KH HUSIN NAPARIN
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalsel

Aliansi Muslim Banua (AMB) di Jalan Sultan Adam, Kompleks Junjung Buih Nomor 7 Banjarmasin, pada Kamis, 4 Januari 2018 menyampaikan pernyataan sikap kepada Pengurus MUI Kalimantan Selatan dan Kapolda Kalsel tentang maraknya lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dewasa ini di Kalsel.

Dalam telusuran tercatat adanya group media sosial Facebook (FB) Gay Athena Banjarmasin, Gay Banjarmasin, Perkumpulan Gay Banjarmasin, Gay SMP/SMA Banjarmasin & sekitarnya, Waria Borneo Banjarmasin, Pin dan Nope Gay Banjarmasin Part 3, Communitas Gay Martapura & Banjarbaru (NEW), Gay Lovers Pelaihari, Babam Besa...Bekintulan, Gay/Top/Bot/ Khusus Banjarbaru, Communitas Gay Martapura & Banjarbaru (New) dan Web Web Kalimantan (www.freegb.net), sampai saat ini anggota groupnya sudah mencapai ribuan orang lebih.

Melihat postingan, percakapan, profil masing-masing anggota group, ternyata perkembangan LGBT di Kalsel sangat memprihatinkan. Dapat dikatakan, Kalsel darurat LGBT. AMB tegas menyatakan, agar pemerintah (kabupaten/kota se-Kalsel) mengeluarkan payung hukum peraturan daerah (Perda) pelarangan perilaku menyimpang LGBT saat ini.

AMB mendorong Kapolda Kalsel, menginstruksikan kepada jajaran Cyber Crime Polda Kalsel untuk memblokir akun-akun dan konten-konten yang berkaitan dengan LGBT di Kalsel, menindak tegas bagi pelaku LGBT yang memberikan bujuk rayu untuk mengajak orang-orang bergabung dalam komunitasnya untuk melakukan penyimpangan tersebut; karena Islam melarang perilaku LGBT.

Apakah itu LGBT? Menurut fatwa MUI No.57 tahun.2014, 8 Rabiul Awal 1433 H/31 Desember 2014 M. LGBT adalah gabungan dari perilaku seksual yang menyimpang, yaitu Homoseks (aktifitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan); Lesbi (aktifitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan); Gay (aktifitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki); Sodomi (aktifitas seksual secara melawan hukum syar‘i dengan cara senggama melalui dubur/anus, dikenal dengan liwath); termasuklah pencabulan (aktifitas seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak memiliki ikatan suami istri seperti meraba, meremas, mencumbu, dan aktivitas lainnya, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak yang tidak dibenarkan secara syar’i.

Fatwa MUI telah menetapkan bahwa: 1) Hubungan seksual yang dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar’i; 2) Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan; 3) Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah); 4) Pelaku homoseksual, baik lesbian maupu gay termasuk biseksual dikenakan hukuman hadd dan/atau ta’zir oleh pihak yang berwenang; 5) Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (fahisyah); 6) Pelaku sodomi dikenakan hukuman ta’zir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati; 7) Aktifitas homoseksual selain dengan cara sodomi, hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta’zir; 8) Aktivitas pencabulan yakni pelampiasan nasfu seksual seperti meraba, meremas dan aktivitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram; 9) Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman ta’zir; 10) Dalam hal korban dari kejahatan (jarimah) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati; 11) Melegalkan aktivitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya, adalah haram.

Fatwa juga merekomendasikan, agar pemerintah tidak melegalkan keberadaan kamunitas homoseksual, baik lesbi maupun gay, serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang; dan pemerintah wajib mencegah meluasnya kemenyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan layanan rehabilitasi bagi pelaku dan disertai penegakan hukum yang keras dan tegas.

Selain itu, pemerintah juga tidak boleh mengakui pernikahan sesama jenis. Pemerintah dan masyarakat, agar tidak membiarkan keberadaan aktivitas homoseksual, sodomi, pencabulan dan orientasi seksual menyimpang lainnya hidup dan tumbuh di tengah masyarakat. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved