BanjarmasinPost/

Begini Komentar Anggota DPRD Kalsel Tanggapi Terbitnya Izin Operasi Tambang di HST

TERBITNYA Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diberikan izin operasi di HST oleh Kementerian ESDM

Begini Komentar Anggota DPRD Kalsel Tanggapi Terbitnya Izin Operasi Tambang di HST
ist
Ilustrasi aktivitas pertambangan batu bara 

"Kami mau bergerak, juga harus ada dasar. Paling tidak, kita menjembatani apsirasi warga agar bisa suara mereka diterima oleh pusat," cetus Riswandi.

"Kalau izin (PKP2B) itu domainnya pusat yakni kemeterian EDDM, bukan provinsi. Seingat saya PKP2B nya itu adalah yang lama, kalau tidak salah," ucapnya.

Menurut dia, kabarnya proses izin PKP2B itu sudah lama, kalau tidak salah tahun 1991. Memang, katanya, "sah saja kementerian PKP2B diterbitkan di Kalsel, sepanjang sesuai RTRW dan analisa dan dampak lingkungannya sudah memenuhi (Amdal)."

Faktanya, kata Fikri, warga di HT banyak yang menolak, dan kabarnya belum ada Amdal dan RTRW.

Jadi, menurut dia harus dulu diurusi dua hal yang belum terpenuhi itu, kemudian baru bisa beroperasi.

“Apalagi kini ini ada penolakan dari warga dan saya juga keberatan jika dua hal tersebut masih belum dipenuhi, namun beroperasi,” tandasnya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help