Berita Banjarbaru

Save Meratus, Ini Aksi dan Pernyataan Sikap KAMMI Kalsel Dukung Penolakan Warga HST

Gelombang sikap penolakan terus terjadi. Kali ini muncul dari Kesatuan aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalsel.

Save Meratus, Ini Aksi dan Pernyataan Sikap KAMMI Kalsel Dukung Penolakan Warga HST
Banjarmasinpost.co.id/Hanani
Masyarakat HST dan warga Kalsel lainnya ikut tandatangan petisi menolak Keputusan Menteri ESDM tentang izin operasional produksi batu bara untuk PT Mantimin Coal Mining di Kabupaten HST, Minggu (14/1/2018) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Gelombang sikap penolakan terus terjadi. Kali ini muncul dari Kesatuan aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalsel.

Korlap M. Alfiansyah menyebutkan akan melakukan aksi solidaritas #SaveMeratus terkait dengan terbitnya surat keputusan No.441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. MCM menjadi tahap kegiatan operasi dan produksi oleh Kementrian ESDM pada 4 Desember 2017.

Aksi dilaksanakan Senin (15/1) mulai kumpul di Lapangan Murjani lalu menuju perkantoran Gubernur Kalsel.
Ketua KAMMI Pengurus Wilayah Kalimantan Selatan

Baca: Mantan Raisa, Keenan Pearce Menikah, Duh Keenan Menangis Berkali-kali Ketika Momen Ini

Baca: Kementerian ESDM Jamin Blok Batutangga di HST Tak akan Ditambang PT MCM Sampai Keluar Izin Amdal

Baca: DPRD Masih Cari Cara Batalkan Kepmendagri Agar Wilayah HST Tak Dieksploitasi

Baca: Profil Try Sutrisno, Anak Supir Ambulans yang Jadi Panglima ABRI dan Wakil Presiden

Ahmad Saini mengatakan KAMMI Kalimantan Selatan menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Menuntut Menteri ESDM Mencabut Keputusan No.441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. MCM menjadi tahap kegiatan operasi
dan produksi yang dikeluarkan pada 4 Desember 2017

2. Mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tetap konsisten untuk Menolak Pertambangan di daerahnya sesuai Surat dari Bupati HST No. 800/288/DLHP/2017.

3. Menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengusulkan dan mendesak pencabutan Keputusan Mentreri ESDM No.441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. MCM menjadi tahap kegiatan operasi dan produksi yang dikeluarkan pada 4 Desember 2017. (*)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved